Katanews.com, SUKABUMI — Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan armada menjadi tantangan serius dalam pengangkutan sampah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan master plan persampahan, daerah ini diperkirakan membutuhkan sekitar 250 unit truk untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi saat ini hanya mengoperasikan 54 armada.
Dari jumlah tersebut, sekitar delapan unit mengalami kerusakan berat. Kondisi ini memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan persampahan, terutama di wilayah dengan cakupan geografis yang luas.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Endang Suherman, mengatakan keterbatasan kendaraan tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat.
“Pengangkutan sampah merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan kemampuan armada yang ada, kami tetap berkomitmen menjaga rutinitas pengangkutan dan mengoptimalkan pelayanan di lapangan,” ujar Endang, yang juga menjabat Sekretaris DLH Kabupaten Sukabumi, Rabu (21/10/2026).
Kesenjangan Armada Jadi Persoalan Strategis
Ketersediaan 54 armada dibandingkan kebutuhan ideal sekitar 250 unit menunjukkan kesenjangan sarana yang cukup besar. Secara hitungan sederhana, armada yang tersedia hanya sekitar 22 persen dari kebutuhan berdasarkan master plan persampahan.
Angka tersebut belum memperhitungkan delapan kendaraan yang mengalami kerusakan berat. Jika seluruh kendaraan tersebut belum dapat digunakan, jumlah armada yang tidak mengalami kerusakan berat tersisa sekitar 46 unit, meski kondisi kelayakan operasional masing-masing kendaraan tetap perlu dipastikan.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai jumlah truk. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi turut memengaruhi jarak tempuh, waktu pengangkutan, kebutuhan bahan bakar, biaya perawatan, hingga frekuensi pelayanan di setiap wilayah.
Dengan keterbatasan tersebut, pemerataan layanan persampahan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Sebab, kemampuan pengangkutan yang tidak sebanding dengan kebutuhan berpotensi menyulitkan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pelayanan di seluruh wilayah.
Endang mengakui sebagian kendaraan yang digunakan DLH telah berusia lebih dari 10 tahun. Untuk menjaga operasional, pihaknya melakukan perawatan rutin terhadap armada yang masih layak digunakan.
“Kondisi itu menjadi tantangan serius karena sebagian kendaraan juga telah berusia lebih dari 10 tahun. Tapi kami tetap melakukan perawatan rutin agar armada yang masih layak dapat terus digunakan untuk mendukung pelayanan,” katanya.
Kebutuhan Armada dan Efisiensi Anggaran
Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan kendaraan menempatkan penguatan sarana persampahan sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah.
Pemenuhan kebutuhan armada tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kendaraan baru, tetapi juga membutuhkan perencanaan anggaran, pemeliharaan berkala, pengaturan rute, serta penghitungan kapasitas pengangkutan berdasarkan volume sampah dan luas wilayah pelayanan.
Tanpa perencanaan yang terukur, penambahan kendaraan berisiko belum sepenuhnya menjawab persoalan apabila tidak disertai sistem operasional yang efisien dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
Karena itu, data kebutuhan sekitar 250 truk dalam master plan perlu menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah daerah untuk menentukan tahapan pemenuhan sarana, prioritas wilayah, serta kemampuan pembiayaan.
Di sisi lain, DLH harus menjaga agar armada yang masih beroperasi dapat dimanfaatkan secara optimal sembari menghadapi keterbatasan kendaraan.
DLH Dorong Pengurangan Sampah dari Sumber
Selain memperkuat armada, DLH Kabupaten Sukabumi mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, lingkungan, dan desa dinilai penting untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut menggunakan kendaraan dinas.
Endang menegaskan bahwa penanganan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada DLH. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dibutuhkan agar sampah yang dihasilkan dapat dipilah, dikurangi, dan dikelola sebelum masuk ke sistem pengangkutan.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan DLH. Masyarakat dan pemerintah di tingkat desa juga memiliki peran penting untuk mengurangi sampah dari sumber. Dengan begitu, pelayanan pengangkutan yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” tutur Endang.
Pengurangan sampah dari sumber dapat membantu menekan beban pengangkutan. Namun, langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas armada, penguatan pengelolaan di tingkat lokal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem persampahan.
Pembenahan Sistem dari Hulu ke Hilir
Kondisi persampahan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pengangkutan rutin. Pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya keterpaduan antara pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan di tempat pemrosesan akhir.
Di tengah keterbatasan armada, konsistensi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi kebutuhan mendasar. Pada saat yang sama, kesenjangan sarana berdasarkan master plan perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan yang jelas dan terukur.
Optimalisasi kendaraan yang tersedia dan partisipasi masyarakat dapat membantu meringankan beban operasional. Namun, keduanya perlu disertai strategi jangka menengah dan panjang agar pengelolaan sampah Kabupaten Sukabumi tidak terus bergantung pada armada yang terbatas dan sebagian telah berusia tua. (Adv, Han)