Katanews.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 mendapat apresiasi dari DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global sektor energi.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menyatakan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kestabilan ekonomi.
“Keputusan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan eksternal yang mempengaruhi sektor energi,” ujar Hamka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, bukan langkah yang mudah, terutama di tengah situasi geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi di berbagai negara.
Hamka juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini keputusan yang tidak mudah, dan kami sangat mengapresiasi langkah Presiden yang tetap menjaga harga BBM nasional,” katanya.
Selain itu, ia turut menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai aktif melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan harga energi global.
Menurut Hamka, langkah tersebut penting agar kebijakan energi tetap adaptif dan berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Indonesia kini memiliki sumber minyak mentah baru di luar kawasan Timur Tengah, sehingga stok BBM nasional dalam kondisi aman,” ujarnya.
Hamka juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembenahan sektor transportasi publik sebagai strategi jangka panjang dalam menekan konsumsi BBM.
Menurutnya, sistem transportasi umum yang baik akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi serta meningkatkan efisiensi energi nasional.
“Transportasi publik adalah kunci utama dalam menekan konsumsi BBM, terutama di wilayah perkotaan,” kata Hamka.
Ia mencontohkan negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang berhasil menekan konsumsi energi melalui pengembangan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan efisien.
Dengan layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau, masyarakat di negara tersebut lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Hamka pun mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk mempercepat pembenahan sistem transportasi publik di Indonesia guna mendukung efisiensi energi dan mobilitas masyarakat.
“Perbaikan transportasi umum menjadi salah satu solusi utama untuk menekan konsumsi BBM secara nasional,” pungkasnya. (Han)