Katanews.com, SUKABUMI – Tingginya angka pengangguran di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan DPRD Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut dinilai sebagai ironi karena keberadaan industri seharusnya mampu memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, usai melaksanakan kegiatan reses di MD Miftahul Falah, Kampung Sedamukti, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar.
Dalam agenda reses tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang mencakup persoalan kekeringan, kebencanaan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketenagakerjaan. Namun, isu pengangguran di kawasan industri menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga.
Menurut Ferry, Kecamatan Cikembar saat ini berkembang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Kabupaten Sukabumi. Karena itu, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut seharusnya mampu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
“Keberadaan industri seharusnya memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah sekitar,” kata Ferry, Kamis (5/6/2026).
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi akan berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta pihak perusahaan agar masyarakat sekitar kawasan industri mendapat prioritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Selain mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, DPRD juga mengusulkan penguatan regulasi daerah di bidang ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperbesar peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.
Menurut Ferry, kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengamanatkan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan.
“Kami ingin ada regulasi yang lebih tegas sehingga masyarakat sekitar industri mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Industri harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
DPRD juga mengingatkan seluruh perusahaan agar menerapkan proses rekrutmen secara terbuka, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, pihaknya akan mendorong langkah penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain persoalan pengangguran, Ferry mengungkapkan bahwa wilayah Desa Bojongraharja juga menghadapi tantangan berupa kerawanan bencana dan ancaman kekeringan. Aspirasi masyarakat terkait mitigasi bencana telah dicatat untuk diperjuangkan melalui program pemerintah daerah.
“Wilayah ini cukup rentan terhadap bencana sehingga menjadi perhatian kami. Aspirasi masyarakat terkait kebencanaan sudah kami catat untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Di sektor infrastruktur, masyarakat menginginkan peningkatan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan meskipun secara umum kondisinya dinilai cukup baik. Sementara di bidang kesehatan, warga berharap adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Ferry menambahkan, meskipun pemerintah saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran, pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan mengedepankan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, upaya penanganan pengangguran, penguatan mitigasi bencana, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar harus tetap menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. (Adv, Las)