Katanews.com, SUKABUMI — Gelombang aspirasi mahasiswa terkait transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan daerah mengemuka di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan menggelar aksi di halaman Gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Senin (6/4/2026).
Aksi tersebut dilanjutkan dengan audiensi terbuka bersama jajaran DPRD Kabupaten Sukabumi. Dialog berlangsung dengan pimpinan DPRD, di antaranya Ketua Komisi IV Ferry Supriadi dan Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali.
Koordinator aksi, Fikran Fathunaila Anmadula, menyampaikan bahwa mahasiswa menyoroti fungsi reses DPRD yang dinilai belum optimal sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat.
“Reses merupakan fungsi fundamental DPRD. Kami berharap ada langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam audiensi.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan transparansi pengelolaan data dan anggaran di sektor sosial. Mereka mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses dan memahami proses perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah daerah secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Ferry Supriadi menyatakan DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami menerima seluruh aspirasi ini sebagai bahan penting untuk ditindaklanjuti. DPRD akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar setiap masukan dapat dikaji secara komprehensif,” kata Ferry.
Ia menegaskan, partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa, menjadi elemen penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga mengapresiasi kehadiran Budi Azhar Mutawali yang tetap mengikuti jalannya audiensi meskipun dalam kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya pulih.
“Kehadiran beliau merupakan bentuk komitmen terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (Ani)