Katanews.com, SUKABUMI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam laporan hasil Reses Ke-1 Tahun 2026. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, mengatakan laporan reses merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota fraksi selama masa reses pada 4–6 Februari 2026 di seluruh daerah pemilihan.
“Laporan ini disusun sesuai ketentuan tata tertib DPRD yang mencakup waktu pelaksanaan, lokasi, aspirasi masyarakat, serta rekomendasi tindak lanjut,” kata Bayu, Minggu (5/4/2026).
Ia menjelaskan, selama reses, anggota fraksi melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus meninjau sejumlah proyek pembangunan di lapangan.
Dari hasil penjaringan aspirasi, sejumlah isu utama mencuat di berbagai sektor. Pada bidang pemerintahan dan hukum, masyarakat mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pengurusan administrasi kependudukan, serta perbaikan sistem penyaluran bansos berbasis data yang lebih akurat dan transparan.
Di sektor infrastruktur, keluhan masyarakat didominasi oleh kondisi jalan rusak, kebutuhan pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, serta minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik.
Sementara itu, pada sektor ekonomi, warga mengusulkan peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan pelatihan keterampilan, serta optimalisasi distribusi bantuan di sektor pertanian dan perikanan.
Pada bidang kesejahteraan rakyat, aspirasi yang disampaikan meliputi peningkatan insentif bagi kader Posyandu, guru PAUD, dan guru madrasah, perluasan program beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan layanan kesehatan di puskesmas.
Berdasarkan temuan tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum.
Selain itu, fraksi juga mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, pengembangan ekonomi berbasis desa, serta peningkatan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan,” ujar Bayu. (Ani)