Katanews.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi hijau sebagai inti strategi pembangunan nasional di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pergeseran paradigma tersebut telah dimulai sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan diperkuat dalam RPJMN 2025–2029.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, mengatakan ekonomi hijau kini menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
“Pemerintah menggeser paradigma pembangunan dengan melihat ekonomi hijau sebagai jantung dari perencanaan nasional. Komitmen ini semakin diperkuat dalam RPJMN 2025–2029,” ujarnya dalam agenda Dialog Perjalanan dan Refleksi Green Growth Program (GGP) Fase III di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, perubahan pola iklim yang semakin nyata serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi menuntut strategi pembangunan yang lebih terintegrasi dan adaptif.
Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai hampir Rp500 triliun pada 2025 dan berpotensi melampaui Rp2.000 triliun pada 2029.
Dalam konteks tersebut, kemitraan antara pemerintah dan Global Green Growth Institute (GGGI) melalui Green Growth Program sejak 2013 dinilai berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.
Sejak 2021, program tersebut mencatat sejumlah capaian, antara lain pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 183,54 juta ton CO₂ ekuivalen, pengelolaan berkelanjutan sekitar 12,5 juta hektare ekosistem, serta penciptaan lebih dari 271 ribu lapangan kerja hijau.
Selain itu, lebih dari 276 ribu masyarakat telah memperoleh akses terhadap energi berkelanjutan, dengan ratusan ribu lainnya merasakan dampak tidak langsung dari berbagai program yang dijalankan.
Forum tersebut juga menandai penutupan GGP Fase III sekaligus menjadi momentum transisi menuju Green Indonesia Future Initiative (GIFT) yang direncanakan diluncurkan pada Juni 2026.
Program GIFT akan menjadi kerangka baru kemitraan pembangunan hijau periode 2026–2030 yang selaras dengan Country Planning Framework (CPF) 2026–2030.
Dalam implementasinya, GIFT akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis, meliputi investasi hijau, aksi iklim, penilaian karbon, pengelolaan lanskap berkelanjutan, ekonomi biru dan pesisir, serta pengembangan industri hijau.
Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menyatakan bahwa kemitraan dengan pemerintah Indonesia terus berkembang sejak Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri GGGI pada 2012.
Menurutnya, GGGI selama ini memberikan dukungan teknis dalam penyusunan kebijakan pembangunan hijau, memperkuat kolaborasi dengan mitra pembangunan, serta mendorong keterlibatan sektor swasta di tingkat nasional maupun daerah.
“Ke depan, melalui Green Indonesia Future Initiative, kami berharap dapat melanjutkan dan memperkuat kerja sama ini untuk mendukung implementasi pembangunan hijau dan mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia,” kata Rowan. (Dd)