Katanews.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memastikan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 Hijriah tetap dapat berlangsung meskipun situasi geopolitik global tengah memanas akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Teluk Persia.
Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar umat Islam tetap dapat menunaikan rukun Islam kelima tersebut dengan aman dan lancar.
“Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai kemungkinan dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji tahun ini.
Puan menjelaskan, Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan juga akan melakukan kajian bersama pemerintah untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap dapat berjalan dengan aman bagi jemaah Indonesia.
DPR, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik agar pelaksanaan haji tidak terganggu oleh kondisi geopolitik yang berkembang.
“Insyaallah ibadah haji tetap bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian terkait telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan Ibadah Haji 1447 Hijriah.
Skenario pertama adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sama-sama memutuskan untuk tetap menyelenggarakan ibadah haji seperti biasa.
Skenario kedua adalah pemerintah Indonesia memilih menunda keberangkatan jemaah haji meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Sementara itu, skenario ketiga adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sama-sama memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 Hijriah apabila situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final terkait penyelenggaraan haji tahun ini, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah. (Rud)