Katanews.com, SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai memperketat pengawasan kualitas material proyek infrastruktur. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), percepatan akreditasi Laboratorium Bahan Konstruksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kini menjadi langkah strategis untuk memastikan mutu pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi lebih terjamin dan tahan lama.
Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tingginya tuntutan kualitas infrastruktur publik sekaligus upaya memperkuat sistem pengendalian mutu konstruksi di daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, mengatakan akreditasi KAN bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pembangunan yang dibiayai uang rakyat.
“Melalui laboratorium yang terakreditasi, hasil pengujian material konstruksi akan lebih akurat, terpercaya, dan memiliki standar yang jelas. Ini penting agar kualitas jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Uus, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, laboratorium konstruksi memiliki fungsi vital dalam mendeteksi kualitas material sejak awal pelaksanaan proyek. Pengawasan ketat terhadap aspal, beton, dan bahan konstruksi lainnya diyakini mampu menekan potensi kerusakan dini maupun kegagalan konstruksi.
Dinas PU Sukabumi saat ini tengah mempercepat berbagai tahapan persiapan menuju akreditasi KAN. Mulai dari renovasi gedung laboratorium, pengadaan alat uji berbasis teknologi terbaru, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium dilakukan secara bertahap agar memenuhi standar manajemen mutu nasional.
Uus menegaskan, keberadaan laboratorium yang kredibel akan menjadi rujukan teknis penting bagi seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi. Dengan sistem pengujian yang lebih ketat, penggunaan material di bawah standar diharapkan tidak lagi ditemukan dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
“Target kami jelas, kualitas infrastruktur di Sukabumi harus meningkat. Sistem pengawasan mutu kini diperkuat agar pembangunan lebih aman, andal, dan berkelanjutan,” katanya.
Percepatan akreditasi laboratorium ini juga dinilai menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan infrastruktur daerah menuju sistem yang lebih profesional, transparan, dan berbasis standar mutu terukur. (Adv, Rud)