Katanews.com, SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, didorong memperkuat keterhubungan antara destinasi wisata, industri perhotelan, restoran, dan ekonomi masyarakat agar potensi pariwisata tidak berhenti pada peningkatan kunjungan wisatawan.
Penguatan ekosistem pariwisata menjadi isu strategis di tengah besarnya potensi wisata Kabupaten Sukabumi, mulai dari kawasan pantai, wisata alam, budaya, hingga desa wisata. Tantangannya bukan sekadar menarik wisatawan, melainkan memastikan aktivitas wisata menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menegaskan bahwa pembangunan pariwisata membutuhkan kolaborasi pemerintah dengan pelaku industri, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
“Pariwisata ini harus dibangun bersama. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan pengembangan destinasi, sementara pelaku usaha menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik kepada wisatawan,” ujar Ali, Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ali dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengurus dan Anggota Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Sukabumi yang disertai silaturahmi bersama Dinas Pariwisata.
Penguatan industri pariwisata menjadi penting karena keberhasilan sektor ini tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Lama tinggal wisatawan, tingkat pemanfaatan jasa akomodasi, aktivitas kuliner, serta keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi faktor yang menentukan besarnya manfaat ekonomi.
Ali mengatakan, pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu menyelaraskan pengembangan destinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan promosi wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Sukabumi.
“Kita ingin pariwisata Kabupaten Sukabumi tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga semakin berkualitas, memiliki daya saing, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi,” katanya.
Dalam konteks tersebut, hotel dan restoran memiliki posisi strategis sebagai bagian dari rantai ekonomi pariwisata. Ketersediaan akomodasi, layanan kuliner, dan pengalaman wisata yang berkualitas dapat mendorong wisatawan memperpanjang masa kunjungan sekaligus meningkatkan aktivitas belanja di daerah tujuan.
Namun, penguatan industri perlu berjalan beriringan dengan keterlibatan masyarakat lokal agar pertumbuhan usaha pariwisata turut membuka peluang bagi pelaku UMKM, penyedia jasa wisata, dan usaha ekonomi di sekitar destinasi.
Ali menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha harus terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan pengembangan destinasi selaras dengan kebutuhan industri dan ekspektasi wisatawan.
Kabupaten Sukabumi memiliki modal berupa keragaman daya tarik wisata. Akan tetapi, potensi tersebut membutuhkan dukungan pengelolaan, promosi yang terarah, kualitas pelayanan, serta keterhubungan antarpelaku usaha agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.
Karena itu, sinergi dengan PHRI perlu diarahkan pada agenda yang terukur, mulai dari peningkatan standar layanan, penguatan pemasaran bersama, pengembangan paket wisata, hingga perluasan keterlibatan usaha lokal dalam rantai pasok industri pariwisata.
“Kalau pemerintah, PHRI, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, pariwisata Sukabumi akan memiliki masa depan yang semakin baik,” kata Ali.
Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu fondasi untuk membangun industri pariwisata Kabupaten Sukabumi yang lebih kompetitif. Ke depan, tantangan utamanya adalah menerjemahkan kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi program konkret yang dapat meningkatkan kualitas destinasi sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keramaian kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha, penciptaan peluang kerja, dan pemerataan manfaat ekonomi di sekitar destinasi wisata. (Adv, Dd)