Katanews.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada semester kedua 2026.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga, yang menitikberatkan pada strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan.
Salah satu langkah utama yang disepakati adalah optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Saat ini, operasi tersebut telah dilaksanakan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pengendalian risiko kebakaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pemantauan tinggi muka air tanah, khususnya di lahan gambut, menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan.
“Jika tinggi muka air tanah berada di bawah 40 sentimeter, maka segera dilakukan OMC untuk pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan tren penurunan luas kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat sekitar 213.985 hektare, menurun dibandingkan 1,16 juta hektare pada 2023, serta lebih rendah dibandingkan lonjakan signifikan pada 2015.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan peran lembaganya dalam memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data iklim nasional.
Menurutnya, BMKG telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang berbagai sensor meteorologi di kawasan hutan guna meningkatkan akurasi pemantauan kondisi iklim.
“BMKG tidak hanya berperan saat terjadi kebakaran, tetapi juga memperkuat langkah preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan,” kata Teuku.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data dan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak El Nino, khususnya dalam menekan potensi kebakaran hutan dan kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. (Ani)