Katanews.com, Jakarta — Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat buruh hari ini, Kamis (15/1/2026), melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang lebih layak. Aksi ini dimulai sejak pagi dan berlangsung di beberapa titik strategis di Jakarta Pusat.
Para pengunjuk rasa membawa tuntutan utama antara lain revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp5,89 juta per bulan, serta pengesahan UU Ketenagakerjaan baru yang dianggap lebih berpihak pada pekerja.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi soal keadilan bagi pekerja di tengah inflasi dan kebutuhan hidup yang kian meningkat,” tegas Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Pihak aparat dari Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan ratusan personel gabungan untuk menjaga keamanan dan kelancaran aksi. Pendekatan humanis menjadi fokus utama petugas untuk menghindari eskalasi yang tidak diinginkan.
Aksi buruh ini juga menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan momentum awal tahun kerja dan dinamika kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah daerah dan nasional diperkirakan akan segera merespons tuntutan melalui dialog sosial dengan perwakilan buruh.
Sejumlah pakar menyebutkan aksi semacam ini mencerminkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan daya beli buruh yang belum seimbang. Situasi ini dinilai sebagai ujian bagi kebijakan kesejahteraan di tahun 2026. (Rud)