Katanews.com, SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mempercepat penanganan kawasan kumuh melalui penyusunan Baseline Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai langkah strategis menjawab persoalan hunian layak yang masih menjadi isu nasional.
Pembahasan dokumen tersebut difokuskan pada penyusunan kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan, terutama terkait penanganan kawasan kumuh yang masih tersebar di sejumlah wilayah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa dokumen RP3KP harus disusun secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat diimplementasikan secara efektif.
“Dokumen ini harus objektif dan menyeluruh. Masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” ujar Ade, Sabtu (2/5/2026).
Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi tantangan serius, baik di tingkat daerah maupun nasional. Keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, serta infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang perlu segera ditangani.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah menargetkan penuntasan kawasan kumuh pada 2027, lebih cepat dari target sebelumnya.
“Penanganan kawasan kumuh menjadi prioritas. Kami menargetkan dapat diselesaikan pada 2027 melalui pendekatan yang terintegrasi,” kata Sendi.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkab Sukabumi mengandalkan program Gerbang Pesona (Gerakan Bangun Percepatan Ekosistem Hunian melalui Sinergi Organisasi, Kemitraan, dan Marketing Publik yang Inovatif).
Program ini mengedepankan pendekatan multidimensi, tidak hanya penataan fisik kawasan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pembiayaan kreatif, kemitraan lintas sektor, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Menurut Sendi, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Penataan kawasan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan inovasi pembiayaan agar hasilnya berkelanjutan,” ujarnya.
RP3KP juga diharapkan mampu menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung program nasional penyediaan hunian layak serta pengentasan kawasan kumuh.
Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menargetkan perencanaan pembangunan permukiman yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. (Adv, Han)