Katanews.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional non-tol dan jalan tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Berbagai langkah strategis telah disiapkan guna menjamin perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.
Kesiapan tersebut merujuk pada Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menghadapi periode mudik Lebaran tahun ini.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan berbagai unit di kementeriannya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi gangguan selama musim mudik.
“Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pemantauan kondisi cuaca serta potensi bencana hidrometeorologi. Sementara Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan kondisi jalan dan jembatan tetap mantap serta mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan di lapangan,” ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya turut memberikan dukungan fasilitas sanitasi bagi pemudik berupa toilet portabel dan mobil tangki air pada sejumlah titik layanan masyarakat. Di sisi lain, Sekretariat Jenderal memperkuat komunikasi publik serta integrasi sistem informasi untuk mendukung kelancaran arus mudik.
Berdasarkan data Kementerian PU, jaringan jalan nasional non-tol yang menjadi tanggung jawab pemerintah mencapai sekitar 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan mencapai 93,5 persen. Jaringan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat selama musim mudik, khususnya pada koridor utama Pulau Jawa dan Sumatra.
Sementara itu, jaringan jalan tol operasional saat ini mencapai sekitar 3.115 kilometer yang terdiri dari 76 ruas jalan tol di berbagai daerah di Indonesia. Infrastruktur tersebut dilengkapi dengan 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area, 581 gerbang tol, serta dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol.
Selama periode mudik dan arus balik Lebaran, pemerintah juga akan memfungsikan tambahan 10 ruas jalan tol sepanjang sekitar 291 kilometer. Selain itu, sebanyak 15 rest area fungsional pada sembilan ruas jalan tol juga akan dioperasikan untuk mendukung kebutuhan pemudik.
Pemerintah juga menetapkan kebijakan diskon tarif tol rata-rata sekitar 30 persen pada 29 ruas jalan tol pada periode tertentu selama arus mudik dan arus balik Lebaran.
“Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas serta mendorong distribusi perjalanan masyarakat menjadi lebih merata,” kata Dody.
Dalam rangka menjaga kualitas infrastruktur, Kementerian PU telah melakukan berbagai pekerjaan pemeliharaan di jalan nasional non-tol maupun jalan tol. Kegiatan tersebut meliputi scraping, filling, dan overlay (SFO), penanganan lubang jalan, pembersihan saluran drainase, hingga pemotongan rumput di sepanjang jalur mudik.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penggantian expansion joint pada sejumlah jembatan, pemadatan aspal, serta rekonstruksi jalan di titik-titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Untuk meningkatkan layanan bagi pemudik, Kementerian PU menyiapkan 496 posko mudik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi jalan sekaligus titik koordinasi penanganan cepat apabila terjadi gangguan infrastruktur di lapangan.
“Kesiapan infrastruktur pada periode mudik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik jalan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan sistem merespons apabila terjadi gangguan di lapangan,” ujarnya.
Kementerian PU juga telah memetakan sejumlah titik rawan di sepanjang jalur mudik nasional. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 591 titik rawan banjir, 1.277 titik rawan longsor, 15 titik rawan rob, 249 titik rawan kemacetan, serta 187 titik rawan kecelakaan yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk mendukung penanganan darurat, pemerintah menyiagakan 1.461 unit Disaster Relief Unit (DRU) yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu. Unit tersebut dilengkapi dengan personel serta peralatan untuk menangani kondisi darurat seperti longsor, banjir, maupun kerusakan infrastruktur.
Dalam pengelolaan lalu lintas selama periode mudik dan arus balik, Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Usaha Jalan Tol, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap perjalanan mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Kami berharap dengan kesiapan infrastruktur yang semakin baik serta sinergi seluruh pihak, perjalanan mudik masyarakat tahun ini dapat berjalan lebih aman, lancar, dan nyaman,” kata Dody. (Han)