Katanews.com, SUKABUMI – Keterbatasan anggaran daerah dan persoalan kepesertaan jaminan kesehatan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di tengah persoalan tersebut, inovasi Hati Bersemi (Sehat Tanggung Jawab Kita Bersama untuk Sukabumi) didorong menjadi solusi untuk memperluas akses pelayanan medis, khususnya bagi masyarakat rentan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengapresiasi program yang digagas Dinas Kesehatan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan inovasi kesehatan tidak cukup diukur dari peluncuran maupun jumlah pihak yang terlibat, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan.
Menurut Budi, persoalan kesehatan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kolaborasi dengan rumah sakit, klinik, perusahaan, dan elemen masyarakat perlu diperkuat agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada terhambatnya akses pengobatan.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi inovasi Hati Bersemi. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, pemenuhannya harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama,” ujar Budi, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Sukabumi mendukung langkah pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan, termasuk membantu warga yang mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan.
Bagi Budi, persoalan jaminan kesehatan tidak boleh berhenti pada kepemilikan kartu peserta. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
“Bagi saya, jaminan kesehatan bukan sekadar persoalan kepemilikan kartu kepesertaan. Masyarakat juga harus memperoleh kemudahan akses ketika membutuhkan pengobatan dan pelayanan medis,” tegasnya.
2.000 Warga Terbantu, Keberlanjutan Program Jadi Tantangan
Salah satu capaian yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Hati Bersemi adalah sekitar 2.000 warga telah terbantu melalui dukungan sejumlah klinik dan rumah sakit untuk reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan sektor nonpemerintah dapat membantu mengatasi persoalan akses jaminan kesehatan. Meski demikian, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan.
Budi menilai, keterlibatan berbagai pihak harus menghasilkan manfaat yang terukur. Jangan sampai kolaborasi hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak langsung terhadap masyarakat.
“Dukungan terhadap inovasi ini harus diwujudkan melalui kerja nyata. Kami berharap kolaborasi yang dibangun dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya,” katanya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memastikan keberlanjutan program melalui koordinasi lintas sektor. Pendataan warga yang membutuhkan bantuan, kemudahan reaktivasi BPJS, serta kepastian akses pelayanan medis dinilai menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat.
DPRD Dorong Pemerataan Pelayanan Kesehatan
Lebih jauh, Budi menilai pemerataan pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Sebab, hak memperoleh pelayanan medis yang layak semestinya tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi maupun status kepesertaan jaminan kesehatan seseorang.
DPRD, kata dia, mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat inovasi Hati Bersemi agar dapat menjadi instrumen kolaborasi yang menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pencapaian visi Kabupaten Sukabumi Mubarakah, yakni Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah.
“Melalui dukungan lintas sektor dan komitmen bersama, Hati Bersemi diharapkan menjadi salah satu penggerak pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Ke depan, tantangan utama Hati Bersemi bukan sekadar memperluas keterlibatan mitra, melainkan memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses pengobatan akibat persoalan administrasi maupun keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, hak kesehatan warga tidak hanya menjadi komitmen pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (Adv, Rud)