Pemerintah Pastikan Stok Beras Nasional Aman di Tengah Ancaman El Nino 2026

Share

Katanews.com, PADANG PARIAMAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman meski Indonesia berpotensi menghadapi fenomena iklim ekstrem El Nino pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (14/4/2026), usai meninjau langsung penanganan lahan pertanian terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung.

“Stok tadi pagi mencapai 4,7 juta ton, dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujar Andi Amran.

Ia merinci, selain cadangan beras di gudang Perum Bulog, terdapat tambahan pasokan sekitar 12 juta ton dari sektor konsumsi dan distribusi, serta potensi produksi dari padi siap panen (standing crop) yang diperkirakan mencapai 11 juta ton.

Dengan total akumulasi tersebut, pemerintah menilai ketersediaan beras nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 10 bulan ke depan.

Menurutnya, potensi kekeringan akibat El Nino diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan, sehingga cadangan yang ada dinilai masih dalam batas aman.

“Kalau kekeringan enam bulan, sementara stok cukup untuk 10 bulan, artinya masih aman,” katanya.

Menteri Pertanian juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi potensi fenomena El Nino yang kerap berdampak pada sektor pangan, khususnya produksi pertanian.

Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan langkah antisipatif melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap produktivitas pertanian nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi El Nino ekstrem yang diprediksi terjadi pada 2026.

Menurut Medrilzam, sejumlah ahli meteorologi global telah mengindikasikan adanya fenomena El Nino dengan intensitas tinggi yang dapat berdampak luas, terutama pada sektor pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi risiko turunan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air akibat kekeringan berkepanjangan.

Pemerintah pusat menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan daerah guna menjaga stabilitas pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim global. (Rud)

Terbaru