Katanews.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya budaya laporan palsu dan praktik Asal Bapak Senang (ABS) yang dinilai masih mengakar di berbagai institusi pemerintahan.
Dalam program Presiden Prabowo Menjawab yang disiarkan Kamis (19/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa kebiasaan tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.
“Budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya, saya kira di semua institusi. Ini bagian dari masalah kita,” kata Prabowo.
Menurutnya, laporan yang tidak akurat berpotensi menyesatkan pimpinan dalam memahami kondisi riil di lapangan. Dampaknya, kebijakan yang diambil bisa tidak tepat sasaran dan memicu persoalan baru.
Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya membangun pola pikir kritis terhadap setiap laporan yang diterima, termasuk keberanian untuk menerima informasi yang tidak menyenangkan.
“Kita harus waspada terhadap setiap laporan, kita harus mau dan berani menerima laporan yang paling tidak enak,” ujarnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya aktif memantau berbagai sumber informasi, termasuk media sosial dan siniar (podcast), sebagai bahan pembanding terhadap laporan resmi yang diterimanya.
Ia mengakui tidak jarang menemukan kritik tajam, bahkan yang bersifat menyerang secara personal. Namun, hal tersebut justru dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memimpin pemerintahan.
“Walaupun ada yang menyerang dengan cara yang tidak baik, bagi saya itu justru membuat saya lebih waspada,” kata dia.
Salah satu contoh yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan program andalan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku menerima berbagai masukan dari publik melalui media sosial terkait pelaksanaan program tersebut.
Menindaklanjuti hal itu, Prabowo langsung memerintahkan pengecekan lapangan dengan melibatkan jajaran terkait, termasuk Badan Gizi Nasional.
Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan dalam operasional program, sehingga pemerintah mengambil langkah penutupan terhadap sebagian dapur yang dinilai tidak memenuhi standar.
“Saya kirim orang-orang saya untuk cek. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akurasi informasi serta memastikan program berjalan sesuai tujuan, di tengah upaya memperbaiki tata kelola birokrasi secara menyeluruh. (Zen)