Katanews.com, Sukabumi – Potensi gempa megathrust di zona Selat Sunda menjadi perhatian serius di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga berpotensi memicu tsunami yang memengaruhi wilayah padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Barat.
Kabupaten Sukabumi, khususnya kawasan Palabuhanratu, termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Letak geografis di kawasan teluk serta kepadatan permukiman pesisir menjadikan kesiapan jalur evakuasi sebagai faktor krusial dalam mitigasi bencana megathrust.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan bahwa pembangunan jalur evakuasi terpadu di lintas utara merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda. Infrastruktur tersebut dinilai vital ketika jalur pesisir selatan tidak dapat difungsikan akibat gempa, tsunami, atau bencana ikutan lainnya.
“Jalur alternatif ini dirancang sebagai akses evakuasi utama ketika jalur pantai terputus. Dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan jalur yang aman, cepat, dan langsung menuju kawasan yang lebih tinggi,” ujar Junajah, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, rencana pembangunan jalur Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu (Cimanggu) sejatinya telah melalui tahap perencanaan teknis. Namun, pelaksanaannya sempat tertunda akibat penyesuaian anggaran pemerintah selama pandemi Covid-19.
Menurut Junajah, pada periode kepemimpinan daerah saat ini, proyek tersebut perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan berbasis mitigasi risiko megathrust, sejalan dengan meningkatnya kajian ilmiah terkait potensi gempa besar di Selat Sunda.
“Ketergantungan pada satu jalur pesisir sangat berisiko. Jalur lintas utara harus menjadi solusi struktural dalam menghadapi ancaman megathrust,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam rangka menjamin keberlanjutan proyek, DPRD Sukabumi mendorong penerapan skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan memulai pembebasan lahan, sementara pembangunan jalan dan jembatan dilakukan bertahap melalui dukungan lintas pemerintahan.
Selain sebagai jalur evakuasi, infrastruktur ini juga diproyeksikan memperkuat konektivitas antarwilayah dan menopang sektor ekonomi serta pariwisata. Jalur tersebut akan menghubungkan tiga kecamatan strategis dan berfungsi sebagai jalur penyangga ketika akses pesisir terganggu.
“Keberadaan jalur ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa mitigasi bencana megathrust tidak cukup mengandalkan sistem peringatan dini dan sosialisasi semata. Kesiapan infrastruktur evakuasi menjadi elemen penting dalam mengurangi potensi korban jiwa dan dampak sosial-ekonomi.
Berdasarkan kajian risiko kebencanaan, sekitar 57,33 persen wilayah Palabuhanratu diperkirakan berpotensi terdampak tsunami. Waktu tiba gelombang diperkirakan hanya 20 hingga 22 menit setelah terjadinya gempa megathrust, sehingga akses evakuasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jalur evakuasi terpadu sebagai bagian dari strategi nasional pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir selatan Jawa. (Rud)