Katanews.com, Sukabumi – Dinamika aspirasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi memperlihatkan persoalan mendasar yang juga dihadapi berbagai daerah di Indonesia, mulai dari akses layanan kesehatan, efektivitas BPJS Kesehatan, hingga keterbatasan sarana layanan dasar seperti posyandu. Isu-isu tersebut menjadi gambaran nyata tantangan implementasi kebijakan nasional, khususnya percepatan Universal Health Coverage (UHC) dan pembangunan sumber daya manusia berbasis daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Faizal Akbar Awaludin, menilai persoalan layanan kesehatan menjadi perhatian paling dominan di tengah masyarakat. Banyak warga mengeluhkan prosedur administrasi yang dianggap masih rumit, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan dasar, serta belum meratanya perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan.
Menurut Faizal, kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural yang tidak hanya terjadi di Sukabumi, tetapi juga menjadi isu strategis nasional. Ia menegaskan bahwa percepatan UHC harus menjadi prioritas lintas daerah agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, cepat, dan merata.
“Penerapan layanan kesehatan yang cukup menggunakan KTP bukan sekadar program daerah, tetapi bagian dari visi besar negara untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan medis tanpa hambatan administratif,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Selain isu kesehatan, aspirasi masyarakat juga menyoroti kebutuhan pembangunan posyandu dan penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas. Menurutnya, posyandu memiliki peran strategis dalam menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat kualitas generasi masa depan.
Ia menilai, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari akses kesehatan dan pendidikan yang merata. Dengan ruang lingkup tugas di Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepemudaan, Faizal menegaskan bahwa kebijakan daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Lebih jauh, ia melihat bahwa persoalan layanan dasar di daerah sering kali menjadi indikator awal keberhasilan atau kegagalan kebijakan nasional. Sukabumi, dengan wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, menjadi contoh nyata bagaimana implementasi kebijakan kesehatan membutuhkan pendekatan lokal yang adaptif.
Faizal juga menekankan pentingnya integrasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat realisasi program kesehatan nasional. Tanpa sinergi yang kuat, kebijakan strategis seperti UHC berpotensi menghadapi kendala teknis di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga distribusi tenaga kesehatan.
Ia berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan publik, sehingga program pembangunan tidak hanya berorientasi pada perencanaan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga.
Dinamika yang terjadi di Sukabumi menunjukkan bahwa pembangunan daerah sejatinya memiliki peran strategis dalam membentuk arah kebijakan nasional. Isu kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar bukan hanya persoalan lokal, melainkan cerminan tantangan Indonesia dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. (Adv, Rud)