Katanews.com, Jakarta – Perum Bulog menyiapkan 146 kios di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Langkah tersebut ditegaskan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Perumda Pasar Jaya, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Rizal mengatakan, setiap pasar akan disiapkan satu kios atau los yang berfungsi sebagai perpanjangan distribusi dari gudang Bulog. Melalui kios tersebut, pengecer resmi dapat membeli komoditas seperti beras, Minyakita, gula, dan tepung secara langsung di lokasi pasar tanpa harus mengambil stok ke gudang Bulog.
“Kami siapkan 146 pasar sebagai pilot project di wilayah Pasar Jaya. Di masing-masing pasar akan ada kios Bulog dengan stok yang terjamin,” ujar Rizal.
Langkah ini diambil setelah inspeksi lapangan menemukan indikasi kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama minyak goreng dan cabai, menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah berupaya memotong rantai distribusi guna mencegah lonjakan harga di tingkat pengecer.
Menurut Rizal, skema distribusi langsung tersebut diharapkan mempercepat pasokan, memangkas ongkos angkut, serta menutup celah alasan kelangkaan stok yang kerap memicu kenaikan harga.
Bulog menegaskan hanya akan melayani pengecer resmi yang direkomendasikan Pasar Jaya dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai regulasi perdagangan.
Selain penyediaan kios, Pasar Jaya juga akan memasang papan informasi harga komoditas strategis guna memastikan transaksi berjalan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP). Daftar harga beras, Minyakita, gula, dan tepung akan ditampilkan secara terbuka untuk memudahkan pengawasan, termasuk oleh Satgas Pangan.
Program ini ditargetkan mulai terealisasi pekan depan, sebelum memasuki puncak belanja masyarakat pada minggu kedua dan ketiga Ramadan.
Rizal menegaskan, DKI Jakarta menjadi prioritas pelaksanaan karena berperan sebagai barometer nasional. Stabilitas harga di ibu kota dinilai memiliki dampak luas terhadap pergerakan harga di daerah lain.
“Kita prioritaskan DKI dulu sambil paralel berjalan di provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur,” katanya.
Untuk memperkuat implementasi, Bulog dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menandatangani nota kesepahaman sebagai dasar hukum kerja sama distribusi pangan di pasar-pasar Pasar Jaya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyatakan kehadiran kios Bulog di setiap Pasar Jaya diharapkan memastikan harga pangan sampai ke masyarakat tidak melebihi ketentuan pemerintah.
Ia menekankan bahwa mekanisme distribusi langsung ke pengecer menjadi instrumen penting mencegah praktik penjualan di atas HET dan HAP serta menutup ruang bagi oknum yang memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengambil keuntungan berlebih.
Dengan skema ini, pemerintah menargetkan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga selama periode Ramadhan dan Idulfitri 1447 H, sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan nasional. (Rud)