Katanews.com, Sukabumi – Komando percepatan swasembada pangan 2026 mulai ditegaskan dari pusat hingga daerah. Di bawah arahan Amran Sulaiman, seluruh jajaran pertanian diminta bergerak dalam satu irama. Dari Jakarta, sinyal itu langsung dijawab tegas oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin.
Momentum tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Selasa (24/2/2026). Forum itu menjadi titik awal konsolidasi nasional untuk memastikan target produksi dan kemandirian pangan benar-benar tercapai, bukan sekadar wacana tahunan.
Bagi Aep Majmudin, rakor tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Ia menegaskan, seluruh arahan Menteri Pertanian akan diterjemahkan ke dalam langkah konkret di daerah.
“Kami siap menjalankan seluruh arahan Menteri Pertanian secara disiplin dan terukur. Kabupaten Sukabumi akan memastikan setiap program pusat diimplementasikan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Aep, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai, satu komando dari pusat menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan. Sinkronisasi program, menurutnya, harus menyentuh hingga level petani.
“Kalau pusat dan daerah sudah satu garis, maka percepatan swasembada bukan hal yang mustahil. Tugas kami di daerah adalah memastikan kebijakan itu hidup di lapangan,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan 2026, pemerintah menitikberatkan pada sejumlah program strategis: peningkatan produksi padi dan jagung, cetak sawah dan optimasi lahan, penguatan irigasi, rehabilitasi lahan konservasi, pembangunan jalan usaha tani, hingga distribusi benih unggul, alsintan, dan pupuk bersubsidi.
Tak kalah penting, penyuluhan pertanian dan regenerasi petani menjadi prioritas. Aep menyadari, tantangan pertanian hari ini bukan hanya produksi, tetapi keberlanjutan sumber daya manusia.
“Regenerasi petani harus menjadi agenda serius. Kita tidak bisa berbicara swasembada tanpa memastikan ada generasi muda yang mau dan mampu bertani,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan berbasis data, sehingga tidak terjadi kebocoran distribusi.
Arahan nasional juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas pertanian. Bagi Aep, ini menjadi peluang besar bagi daerah seperti Sukabumi yang memiliki potensi padi, hortikultura, dan perkebunan.
“Hilirisasi bukan hanya soal pengolahan pascapanen, tetapi transformasi ekonomi. Petani tidak boleh berhenti sebagai produsen bahan mentah. Mereka harus naik kelas,” ujarnya.
Menurutnya, dengan hilirisasi, nilai tambah produk pertanian akan meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Pemerintah daerah pun akan memperkuat kemitraan dan mendorong inovasi berbasis potensi lokal.
Sebagai salah satu daerah dengan lahan pertanian luas di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi memegang peran strategis dalam mendukung target nasional. Aep memastikan seluruh program pusat akan dituangkan dalam rencana kerja daerah 2026 secara selaras.
“Kami optimistis Sukabumi bisa memberi kontribusi nyata bagi kedaulatan pangan nasional. Kuncinya ada pada disiplin menjalankan arahan pusat dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan dinamika global, komitmen daerah menjadi penentu. Dari ruang rapat nasional di Jakarta hingga hamparan sawah di Sukabumi, Aep Majmudin menegaskan satu sikap: siap menjalankan komando demi memastikan ketahanan pangan Indonesia berdiri di atas fondasi yang kuat dan berkelanjutan. (Adv, Rud)