Katanews.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai kenaikan tersebut dilakukan secara mendadak dan memberatkan masyarakat.
“Kenaikan harga BBM tanpa ancang-ancang, dengan lonjakan yang cukup signifikan, tentu sangat membebani rakyat,” ujar Mufti Anam dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman DPR, Minggu (19/4/2026).
PT Pertamina (Persero) sebelumnya menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi mulai 18 April 2026. Jenis BBM yang mengalami kenaikan meliputi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Harga Pertamax Turbo dengan Research Octane Number (RON) 98 naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite meningkat dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Mufti menyoroti kebijakan tersebut sebagai langkah yang bertolak belakang dengan sikap pemerintah sebelumnya yang menyatakan mampu menahan harga BBM dan LPG bersubsidi hingga akhir tahun.
“Publik sebelumnya diminta tenang dengan jaminan harga tidak naik. Namun kenyataannya, kenaikan terjadi secara tiba-tiba tanpa komunikasi yang memadai,” kata dia.
Ia juga menilai alasan gejolak geopolitik global yang digunakan pemerintah tidak cukup menjelaskan keputusan kenaikan harga secara mendadak.
Menurut Mufti, dampak kenaikan BBM nonsubsidi tidak hanya dirasakan kalangan menengah ke atas, tetapi juga berimbas luas ke berbagai lapisan masyarakat melalui efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya distribusi.
Selain itu, ia menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan BBM bersubsidi. Situasi tersebut memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya lebih tinggi.
“Di banyak wilayah, masyarakat harus antre panjang untuk BBM subsidi, bahkan tidak mendapatkannya. Dalam kondisi itu, mereka terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang sudah naik,” ujarnya.
Mufti meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan BBM bersubsidi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mendorong evaluasi harga agar dapat segera disesuaikan ketika kondisi geopolitik global membaik dan distribusi minyak kembali stabil. (Rud)