Katanews.com, SUKABUMI – Persoalan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ternyata tidak hanya berkutat pada hasil tangkapan ikan. Infrastruktur pesisir yang belum memadai, keterbatasan sarana melaut, hingga sulitnya akses permodalan masih menjadi persoalan yang membayangi kehidupan masyarakat nelayan.
Bahkan, sebagian nelayan dilaporkan masih bergantung pada pinjaman rentenir atau yang dikenal masyarakat sebagai bank emok untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.
Persoalan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar Dapil VI, Ujang Abdurohman Rochmi, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sesi diskusi Puncak Bulan Bakti KKP 2026 di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Rabu (4/11/2026).
Ujang menilai, berbagai persoalan tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat melalui program yang konkret. Pasalnya, potensi perikanan pesisir Ciemas belum sepenuhnya ditopang infrastruktur, fasilitas produksi, dan akses pembiayaan yang memadai.
“Kendala utama para nelayan tentunya bantuan permodalan. Di sini masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen bank emok. Ini harus menjadi perhatian, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan solusi pembiayaan agar nelayan dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan lebih baik,” tegas Ujang.
Menurutnya, terdapat sembilan desa di Kecamatan Ciemas dengan jumlah masyarakat nelayan mencapai hampir 2.500 orang. Besarnya jumlah tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius, terutama dalam penyediaan fasilitas dasar untuk mendukung kegiatan penangkapan dan pemasaran ikan.
Salah satu persoalan mendesak yang disampaikan adalah pendangkalan muara Sungai Palangpang. Kondisi tersebut membuat perahu nelayan kesulitan keluar masuk muara, khususnya ketika musim kemarau saat debit air menurun.
Masyarakat setempat mengenal kondisi itu dengan istilah bugel. Selain menghambat aktivitas melaut, pendangkalan muara juga berpotensi memicu kecelakaan dan menyulitkan nelayan mengangkut hasil tangkapan menuju tempat pelelangan ikan di kawasan KNMP.
“Pengerukan muara ini perlu segera diagendakan, Pak Menteri. Karena ketika musim kemarau, perahu nelayan sering tidak bisa masuk atau keluar. Kondisi ini juga banyak menimbulkan kecelakaan dan menghambat aktivitas nelayan membawa hasil tangkapannya,” ujar Ujang.
Selain pengerukan muara, DPRD juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menekan kendala operasional masyarakat pesisir sekaligus menunjang aktivitas penangkapan ikan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana penangkapan. Sebagian nelayan di wilayah Ciemas masih menggunakan perahu berukuran kecil dan alat tangkap tradisional.
Ujang mendorong adanya program modernisasi alat tangkap agar nelayan memiliki kemampuan produksi lebih baik dan tidak terus menghadapi keterbatasan sarana ketika melaut.
Di sisi lain, peningkatan keterampilan masyarakat juga dinilai perlu menjadi bagian dari kebijakan pengembangan sektor perikanan. Ia meminta pemerintah menyediakan pelatihan pengolahan hasil laut, terutama bagi kaum ibu dari keluarga nelayan.
“Kita juga membutuhkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat nelayan, terutama ibu-ibu nelayan. Mereka perlu dibekali keterampilan untuk mengolah hasil tangkapan laut sehingga bisa dipasarkan dan memiliki wadah usaha yang jelas,” katanya.
Dengan penguatan keterampilan tersebut, hasil tangkapan tidak hanya dijual dalam bentuk ikan segar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Ujang turut menyoroti keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang dikelola melalui kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, keberadaan cold storage atau tempat penyimpanan ikan berpendingin menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan sebelum dipasarkan.
Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, nelayan berisiko menghadapi keterbatasan waktu pemasaran dan penurunan kualitas hasil tangkapan.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kawasan nelayan tidak cukup hanya dengan menghadirkan infrastruktur fisik. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya fasilitas produksi, rantai pendinginan, akses pasar, peningkatan keterampilan, serta pembiayaan yang terjangkau.
Ujang berharap Menteri KKP dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui program yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat nelayan di Kecamatan Ciemas.
“Harapan kami, berbagai kebutuhan ini bisa segera mendapat perhatian. Sehingga aktivitas nelayan semakin lancar, hasil tangkapan meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Ciemas semakin baik,” pungkasnya. (Adv, Las)