Katanews.com, SUKABUMI — Keterbatasan anggaran menjadi sorotan dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong peningkatan alokasi anggaran TMMD pada 2027 agar pembangunan infrastruktur desa tidak berhenti pada penanganan sebagian kebutuhan.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur Rochmi, menilai alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar dari APBD Kabupaten Sukabumi untuk program TMMD saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan luasnya kebutuhan pembangunan di pedesaan.
Menurutnya, TMMD ke-130 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, menjadi momentum untuk mengevaluasi dukungan anggaran terhadap percepatan pembangunan desa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI di Kabupaten Sukabumi yang sudah melaksanakan TMMD di Kecamatan Ciemas, khususnya Desa Mekarjaya. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan desa yang membutuhkan pembangunan,” ujar Taopik seusai upacara pembukaan TMMD di Lapangan Cikole, Selasa (13/10/2026).
Anggaran Rp1 Miliar Dinilai Belum Memadai
Taopik menilai manfaat TMMD perlu diimbangi dengan dukungan anggaran yang sebanding dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Dengan alokasi sekitar Rp1 miliar, cakupan pekerjaan dinilai berpotensi terbatas, terutama ketika desa sasaran membutuhkan pembangunan jalan dalam jarak beberapa kilometer.
Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD membahas peningkatan anggaran tersebut dalam penyusunan APBD 2027. Pembahasan perlu melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan secara terukur.
“Kalau prinsipnya ingin membangun desa dan membantu masyarakat, sumber anggaran untuk TMMD perlu dinaikkan. Rp1 miliar itu belum cukup untuk menjangkau kebutuhan pembangunan yang ada di desa,” katanya.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam pembangunan pedesaan, yakni kesenjangan antara kebutuhan infrastruktur dan kemampuan pembiayaan. Tanpa perencanaan anggaran yang memadai, pekerjaan pembangunan berisiko hanya menjangkau sebagian kebutuhan, sementara infrastruktur lain masih menunggu penanganan.
DPRD Dorong Anggaran TMMD 2027 Dibahas Bersama
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap peningkatan anggaran TMMD menjadi agenda pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, dukungan anggaran yang lebih besar diperlukan agar pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami berharap eksekutif dan legislatif sepakat untuk memperbesar anggaran TMMD pada 2027. Terutama di Banggar dan TAPD, usulan ini perlu didorong agar anggarannya bisa dinaikkan,” tuturnya.
Taopik mencontohkan kebutuhan pembangunan jalan desa sepanjang empat kilometer. Dengan anggaran yang lebih besar, ia memperkirakan sebagian besar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam satu kegiatan TMMD.
“Kalau kebutuhan jalan di desa misalnya empat kilometer, dengan anggaran yang lebih besar, setidaknya 50 sampai 70 persen bisa diakomodasi. Jadi pelaksanaan TMMD di satu desa terasa lebih tuntas,” ujarnya.
Meski demikian, besaran tambahan anggaran dan cakupan pekerjaan yang dapat direalisasikan tetap perlu dihitung berdasarkan kebutuhan teknis, harga material, kondisi geografis, serta kemampuan keuangan daerah.
Efektivitas Pembangunan Desa Jadi Ukuran
TMMD merupakan salah satu bentuk kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Program ini dinilai dapat membantu desa yang menghadapi keterbatasan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur.
Namun, peningkatan anggaran perlu disertai perencanaan yang jelas, penetapan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta evaluasi hasil pekerjaan. Dengan demikian, tambahan alokasi tidak hanya memperbesar nilai kegiatan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan jangkauan pembangunan.
Dorongan DPRD Kabupaten Sukabumi agar anggaran TMMD diperbesar pada 2027 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja. Kebutuhan pembangunan desa harus dipertimbangkan bersama kapasitas fiskal daerah agar usulan penambahan anggaran dapat diwujudkan secara realistis.
Bagi Taopik, penguatan anggaran TMMD bukan semata-mata untuk memperbesar kegiatan, melainkan memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Keputusan mengenai kenaikan anggaran TMMD 2027 selanjutnya akan bergantung pada pembahasan dan kesepakatan legislatif serta eksekutif dalam proses penyusunan anggaran daerah. (Adv, Zen)