Katanews.com, Sukabumi – Persoalan sampah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini menjadi perhatian serius setelah keterbatasan armada pengangkut dinilai sebagai hambatan utama pelayanan publik di sektor lingkungan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan kawasan permukiman, tetapi juga menekan kapasitas pengelolaan sampah di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas dan beragam karakter sosial.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, mengungkapkan jumlah armada yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia menyebut armada yang ada belum mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan pengangkutan di sejumlah titik.
“Armada kami sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk serta luas wilayah yang harus dilayani. Kondisi ini membuat pengangkutan tidak selalu bisa dilakukan secara cepat,” ujar Nunung, Jumat (13/2/2026).
DLH mencatat hanya tersedia 54 unit truk pengangkut sampah untuk melayani seluruh kecamatan. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan, terutama pada wilayah padat aktivitas dan kawasan pesisir yang menghasilkan volume sampah harian cukup tinggi.
Dampak keterbatasan armada terlihat dari penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan, termasuk kawasan permukiman dan pusat aktivitas warga di Palabuhanratu. Menurut Nunung, keterlambatan pengangkutan bukan karena pengabaian layanan, melainkan akibat antrean operasional yang harus disesuaikan dengan jadwal rutin.
“Semua sampah tetap kami angkut. Namun dengan armada terbatas, prosesnya harus menunggu giliran layanan. Idealnya kami memerlukan sekitar 500 unit agar pelayanan bisa menjangkau enam wilayah secara optimal,” jelasnya.
Selain upaya penambahan sarana, DLH juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi beban sistem pengangkutan. Edukasi pemilahan sampah dari sumber dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan volume sampah harian sekaligus meningkatkan efisiensi layanan.
Dengan kondisi yang ada, persoalan armada tidak lagi dipandang sekadar isu teknis, melainkan tantangan tata kelola lingkungan yang membutuhkan sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat guna mencegah krisis kebersihan yang lebih luas di masa mendatang. (Adv, Zen)