Katanews.com, SUKABUMI — DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menegaskan komitmennya mengawal berbagai aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas sejumlah persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat pesisir, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tingginya biaya operasional melaut, hingga regulasi pemanfaatan benih bening lobster (BBL).
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dengan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi. Pertemuan itu menjadi forum bagi para nelayan untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengatakan sebagian besar persoalan yang disampaikan nelayan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga membutuhkan perhatian lintas sektor.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Sukabumi akan menyusun rekomendasi resmi melalui pimpinan DPRD sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi nelayan agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, kami akan membuat rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat,” ujar Hera, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, kondisi nelayan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain hasil tangkapan yang tidak menentu, mereka juga harus menghadapi kelangkaan solar bersubsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional saat melaut.
Di sisi lain, regulasi mengenai pemanfaatan benih bening lobster juga menjadi perhatian karena dinilai masih menimbulkan kebingungan di kalangan nelayan dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Hera menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut agar kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Pada prinsipnya DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir,” katanya.
Melalui rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan dapat segera memperoleh solusi sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan lebih optimal dan kesejahteraan nelayan semakin meningkat. (Adv, Ded)