Katanews.com, Sukabumi – Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan dalam diskursus pembangunan daerah berbasis aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menekankan pentingnya reformasi sistem perencanaan pembangunan desa melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen strategis yang dapat memperkuat sinergi antara kebijakan lokal dan agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan dan ketepatan sasaran program. Di sejumlah wilayah pedesaan Sukabumi, kebutuhan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi isu dominan yang membutuhkan pendekatan berbasis data dan partisipasi warga.
“Perencanaan yang terintegrasi melalui SIPD akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa sistem yang tertata, aspirasi masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara maksimal,” ujar Budi Azhar, Jumat (6/2/2026).
Isu strategis yang muncul dari berbagai aspirasi desa menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, terutama akses jalan desa, sarana pertanian, dan fasilitas layanan publik. Selain itu, kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan ekonomi produktif masyarakat desa dinilai sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.
Data usulan pembangunan dari sejumlah kecamatan memperlihatkan bahwa prioritas masyarakat masih berkutat pada penguatan sektor pertanian, tata ruang wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini mencerminkan realitas pembangunan di banyak daerah Indonesia, di mana desa menjadi titik awal percepatan ekonomi nasional.
Budi Azhar menilai, mekanisme Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses pengusulan harus berbasis dokumen yang lengkap serta sistem perencanaan digital agar pelaksanaan program dapat terukur dan transparan.
“Pokir bukan sekadar daftar usulan, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan strategis daerah yang sinkron dengan prioritas nasional,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan program prioritas nasional, termasuk agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dari desa hingga tingkat nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, model perencanaan berbasis SIPD yang diterapkan di Sukabumi dinilai berpotensi menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain di Indonesia. Transparansi perencanaan, partisipasi masyarakat, dan integrasi data menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan daerah tidak lagi bersifat seremonial, melainkan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Sukabumi menunjukkan bahwa aspirasi lokal dapat menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv, Zen)