Katanews.com, Sukabumi – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Azhar Mutawali, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa yang disampaikan Bupati Sukabumi pada peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) 2026. Ia menilai, transformasi desa yang selaras dengan agenda pembangunan nasional merupakan langkah strategis dan visioner dalam memperkuat fondasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa desa harus ditempatkan sebagai pusat kekuatan pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Menurutnya, pendekatan yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan akan mempercepat pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa.
“Apa yang disampaikan Bupati Sukabumi sejalan dengan kebutuhan nasional hari ini. Desa bukan lagi objek, melainkan aktor utama pembangunan. DPRD Kabupaten Sukabumi mendukung penuh transformasi desa yang terintegrasi dengan agenda nasional,” tegas Budi dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).
Ia menilai, penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen ekonomi kerakyatan merupakan langkah konkret untuk mendorong kemandirian desa. Koperasi desa, kata Budi, memiliki posisi strategis dalam mengonsolidasikan potensi lokal mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga UMKM agar mampu bersaing dalam sistem ekonomi yang lebih luas.
“Koperasi desa harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi, koperasi akan menciptakan nilai tambah, membuka akses pasar, dan memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi Azhar Mutawali juga menyoroti pentingnya mendorong lahirnya desa-desa inovatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurutnya, inovasi desa merupakan kunci untuk menjawab tantangan pembangunan jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing daerah.
DPRD Kabupaten Sukabumi, lanjut Budi, siap mengawal kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penguatan desa, termasuk dalam aspek penganggaran dan pengawasan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi pembangunan desa.
“Pembangunan desa adalah investasi strategis jangka panjang. Ketika desa kuat, daerah kuat, dan pada akhirnya negara akan kokoh. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan,” pungkasnya.
Dengan dukungan lintas sektor dan arah kebijakan yang selaras dengan visi nasional, Kabupaten Sukabumi optimistis pembangunan desa akan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia 2045. (Ded)