Katanews.com, HAVANA — Lebih dari 10 juta warga di Kuba mengalami pemadaman listrik massal setelah sistem kelistrikan nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Pemerintah setempat mengonfirmasi terjadinya pemutusan total yang melumpuhkan aktivitas rumah tangga hingga sektor bisnis di seluruh negeri.
Kementerian Energi Kuba menyatakan gangguan tersebut berasal dari kegagalan sistem pada jaringan utama. Operator listrik nasional, Unión Eléctrica (UNE), saat ini tengah melakukan pemulihan bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem pengairan.
Hingga Minggu sore waktu setempat, pasokan listrik baru pulih di sekitar setengah wilayah Havana. Sementara wilayah lain masih mengalami pemadaman yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Krisis ini menjadi pemadaman besar ketiga yang terjadi sepanjang bulan ini. Pemerintah Kuba menyebut kondisi tersebut dipicu oleh infrastruktur listrik yang telah menua serta kelangkaan bahan bakar kronis. Situasi diperburuk oleh kebijakan embargo energi dari Amerika Serikat yang membatasi impor minyak ke negara tersebut.
Di tengah krisis energi yang berkepanjangan, ketegangan sosial mulai meningkat. Sejumlah aksi protes dilaporkan terjadi di berbagai wilayah, termasuk di pusat kota Havana. Warga turun ke jalan dan melakukan aksi simbolik dengan memukul panci sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi yang berlangsung.
Situasi memanas di kota Morón, Kuba tengah, di mana sekelompok demonstran dilaporkan menyerang dan membakar kantor Partai Komunis. Demonstrasi tanpa izin diketahui ilegal di Kuba dan dapat berujung pada sanksi hukum bagi pelakunya.
Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi yang dinilai semakin memburuk. Mereka mengeluhkan krisis berkepanjangan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga lapangan kerja.
Di sisi lain, dinamika geopolitik turut memperkeruh situasi. Presiden Donald Trump dilaporkan mengusulkan pencopotan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel sebagai syarat pelonggaran embargo bahan bakar. Bahkan, muncul wacana mengenai kemungkinan “pengambilalihan secara damai” terhadap Kuba.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Díaz-Canel menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah pertahanan nasional untuk menghadapi potensi ancaman eksternal. Ia juga menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dinegosiasikan.
Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernandez de Cossio, menegaskan bahwa sistem politik Kuba tidak menjadi bagian dari negosiasi dengan pihak luar. Pemerintah tetap pada posisinya meski pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat mulai dilakukan untuk meredakan krisis.
Krisis listrik yang berulang ini menambah tekanan terhadap pemerintah Kuba, sekaligus memperlihatkan rapuhnya sistem energi nasional di tengah tantangan ekonomi dan politik yang terus berkembang. (Han)