Katanews.com, SUKABUMI – Persoalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pelatihan maupun bantuan modal. Keterbatasan akses pemasaran, kelembagaan usaha, administrasi hingga pendampingan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara terukur.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Loka Tresnajaya, mendorong pemetaan kebutuhan pelaku UMKM sebagai langkah awal penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tahun anggaran 2027.
Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tidak sekadar menjadi catatan politik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi usulan program yang memiliki sasaran, kebutuhan, dan perencanaan jelas.
Dalam kegiatan reses di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sabtu (31/10/2026), politisi Partai Golkar itu mengungkapkan rencana menggelar pertemuan khusus dengan kalangan pemuda dan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi persoalan usaha secara langsung.
“Saya ingin bertemu langsung dengan anak-anak muda dan pelaku UMKM. Kita lihat apa yang dibutuhkan, apakah sudah ada kelompoknya, administrasinya bagaimana, dan bidang apa yang ingin dikembangkan. Jadi, nanti bisa kita susun bersama langkah selanjutnya,” kata Loka.
Menurutnya, pemetaan tidak boleh hanya berorientasi pada permintaan bantuan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengetahui kondisi riil setiap kelompok usaha, termasuk jenis produk, kesiapan kelembagaan, kelengkapan administrasi, serta hambatan dalam mengembangkan usaha.
Akses Pasar Masih Menjadi Persoalan
Loka menilai salah satu persoalan mendasar UMKM adalah kesenjangan antara kemampuan memproduksi barang dan kemampuan memasarkannya.
Tidak sedikit pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk, tetapi kesulitan memperluas jaringan pemasaran sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum berkembang secara optimal.
“Kadang-kadang orang bisa membuat produk, tetapi ketika menjual atau memasarkannya masih kesulitan. Produk kita sebenarnya ada, tetapi belum banyak dikenal,” ungkapnya.
Ia menuturkan, sebelumnya pernah menggelar pelatihan yang melibatkan sekitar 100 pelaku UMKM. Salah satu materi yang diberikan berkaitan dengan pemanfaatan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan konsumen.
Namun, pengembangan UMKM menurutnya membutuhkan pendekatan berkelanjutan. Pelatihan perlu diikuti pendampingan, penguatan kelompok usaha, peningkatan kualitas produk, dan pembukaan akses pasar.
Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari jumlah peserta pelatihan atau bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan bisnisnya.
Aspirasi Reses Harus Melewati Proses Penganggaran
Loka juga mengingatkan masyarakat bahwa hasil reses DPRD tidak secara otomatis menjadi kegiatan yang langsung direalisasikan. Aspirasi yang diterima harus melalui proses identifikasi, verifikasi, penyusunan usulan, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara pelaksanaan program pembangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
“Kami di DPRD ini bukan eksekutor. Yang melaksanakan kegiatan itu pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan dinas-dinas. Kami menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya melalui pokok-pokok pikiran,” jelasnya.
Karena itu, menurut Loka, masyarakat perlu memahami bahwa perjuangan aspirasi membutuhkan tahapan dan dokumen pendukung agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Pemetaan UMKM di Cicurug diharapkan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang dapat diperjuangkan sesuai mekanisme perencanaan dan ketentuan penganggaran.
Usulan 20.000 Bibit Ayam untuk Kelompok Peternak
Selain sektor UMKM, Loka menyinggung potensi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan. Salah satu gagasan yang pernah disampaikan adalah usulan bantuan 20.000 ekor bibit ayam untuk kelompok peternak di wilayah Sukabumi Utara.
Namun, ia menekankan bahwa program bantuan berskala besar membutuhkan kesiapan kelompok penerima, administrasi, serta perencanaan yang matang agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Saya pernah mengusulkan 20.000 ekor ayam untuk kelompok peternak di wilayah utara. Ini perlu kita perjuangkan bersama, termasuk bagaimana kelompoknya disiapkan,” katanya.
Menurut Loka, pendekatan berbasis pemetaan kebutuhan dapat membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat, baik melalui penguatan kelembagaan, bantuan sarana produksi, pelatihan, maupun pendampingan pemasaran.
Ia berharap hasil pertemuan dengan pelaku UMKM dan pemuda Cicurug dapat menjadi dasar penyusunan usulan pemberdayaan ekonomi untuk 2027.
Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan sekadar menghimpun aspirasi, melainkan memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dikawal hingga masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Aspirasi yang muncul harus kita susun dengan jelas dan mengikuti tahapan yang ada. Dengan begitu, apa yang disampaikan masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk diperjuangkan,” pungkasnya. (Adv, Dd)