Katanews.com, Surabaya – Pemerintah memprediksi sekitar 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 Hijriah. Proyeksi tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berdasarkan hasil survei nasional terbaru.
“Dari survei yang kami lakukan, terdapat 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Namun kami mengantisipasi kemungkinan kenaikan karena tahun lalu survei mencatat 146 juta, sementara realisasinya mencapai 154 juta,” ujar Dudy usai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Kementerian Perhubungan menetapkan operasional posko angkutan Lebaran berlangsung pada 13–29 Maret 2026. Posko ini akan mengoordinasikan seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, udara hingga perkeretaapian guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik secara nasional.
Untuk mengantisipasi kepadatan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama lintas kementerian.
Selain itu, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, sistem satu arah (one way), serta ganjil genap di sejumlah ruas tol yang diprediksi mengalami lonjakan volume kendaraan.
Khusus wilayah Bali, pemerintah juga mengantisipasi perayaan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026. Penyeberangan menuju Pulau Bali akan dihentikan sementara, disertai penerapan delaying system dan buffer zone untuk mencegah penumpukan kendaraan di pelabuhan.
“Kami akan informasikan kepada masyarakat terkait penutupan sementara pelabuhan agar bisa mengatur jadwal perjalanan,” kata Dudy.
Sebagai bagian dari strategi pengaturan arus pergerakan, pemerintah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada 16–17 Maret untuk arus mudik dan 25–26 Maret untuk arus balik. Kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden serta Kementerian PANRB.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal-tanggal tertentu sehingga keselamatan dan kelancaran perjalanan lebih terjamin,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan aman dan lancar.
“Kita membangun sinergi sedetail mungkin untuk memastikan angkutan Lebaran darat, laut, udara, kereta api maupun tol berjalan aman, lancar, selamat dan membahagiakan,” kata Khofifah. (Zen)