Penguatan Tata Kelola Irigasi Desa, Strategi Pemkab Sukabumi Dukung Produktivitas Pertanian

Share

Katanews.com, Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melalui UPTD Dinas Pekerjaan Umum Wilayah I terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor infrastruktur pertanian. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui penelusuran daerah irigasi Cikerecek di Desa Prianganjaya, Kecamatan Cireunghas, pada Rabu (4/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola infrastruktur daerah yang terukur dan berkelanjutan. Selain menjaga fungsi jaringan irigasi, upaya tersebut sekaligus mempertegas peran pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional berbasis potensi desa.

Kepala UPTD PU Kabupaten Sukabumi Wilayah I, Yayat Suryatman, menjelaskan bahwa daerah irigasi Cikerecek memiliki luas baku sekitar 40 hektare yang mengairi lahan persawahan di Desa Prianganjaya dan Desa Semplak, Kecamatan Cireunghas. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu aset penting dalam menunjang produktivitas pertanian masyarakat setempat.

“Penelusuran ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga kualitas layanan infrastruktur. Kami memastikan kondisi jaringan irigasi tetap optimal sehingga kebutuhan air bagi petani terpenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Sukabumi terkait kewenangan dan penetapan status daerah irigasi. Selain memeriksa Kondisi Jaringan (Konjar), tim teknis juga melakukan identifikasi kebutuhan sarana fisik guna menjaga konsistensi fungsi jaringan irigasi.

Langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah daerah yang proaktif dalam memastikan efektivitas pengelolaan infrastruktur publik. Dengan sistem irigasi yang terpelihara, stabilitas produksi pertanian di tingkat desa dapat terus terjaga sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di sektor pangan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi rutin, UPTD PU Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan infrastruktur yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa. (Adv, Ded)

Terbaru