Katanews.com, BERLIN — Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika kebijakan luar negeri global, khususnya terkait konflik yang melibatkan Iran. Ia menegaskan bahwa kredibilitas kebijakan luar negeri tidak akan meningkat jika negara-negara menghindari penyebutan pelanggaran hukum internasional secara terbuka.
“Kebijakan luar negeri kita tidak akan menjadi lebih meyakinkan hanya karena kita tidak menyebut pelanggaran hukum internasional sebagai pelanggaran hukum internasional,” ujar Steinmeier dalam pernyataannya, Kamis (26/3/2026).
Steinmeier menilai sikap serupa sebelumnya telah terlihat dalam konflik Perang Gaza dan kini kembali muncul dalam dinamika konflik yang melibatkan Iran. Ia secara tegas menyebut perang tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.
Menurut Steinmeier, alasan terkait ancaman serangan terhadap Amerika Serikat yang digunakan sebagai dasar konflik dinilai tidak cukup kuat. Ia bahkan menyebut bahwa sebagian badan intelijen Amerika Serikat turut meragukan dasar tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkap adanya kesalahan politik serius yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam konflik. Steinmeier juga menilai perang tersebut sejatinya dapat dihindari, terutama jika tujuannya adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
“Ini adalah perang yang tidak perlu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Steinmeier turut menyoroti perubahan paradigma global yang dinilainya semakin mengesampingkan diplomasi. Ia menyebut, pembahasan mengenai hukum internasional kerap dianggap naif, sementara pendekatan diplomatik dinilai tidak lagi efektif.
Padahal, Jerman selama ini berupaya menempatkan diri sebagai kekuatan perdamaian yang mengedepankan pendekatan nonmiliter, termasuk melalui jalur diplomasi dan kebijakan budaya luar negeri.
Namun demikian, ia mengakui adanya pergeseran arah kebijakan global yang kini lebih menitikberatkan pada kekuatan militer.
“Seolah-olah hanya kekuatan militer yang penting,” ujarnya.
Steinmeier menegaskan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dalam kebijakan luar negeri. Menurutnya, kekuatan militer harus berjalan beriringan dengan kecerdasan diplomasi agar dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik internasional. (Ded)