Katanews.com, SUKABUMI — Persoalan kebocoran saluran Daerah Irigasi (DI) Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai mendapat perhatian lebih serius setelah dilakukan survei kondisi jaringan irigasi bersama petani.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar saluran air yang rusak. Sekitar 50 hektare lahan pertanian di wilayah layanan DI Citepus terancam kehilangan produktivitas karena pasokan air dari saluran irigasi tidak lagi optimal mencapai persawahan.
Kondisi tersebut telah dirasakan petani sekitar empat bulan terakhir. Memasuki musim kemarau, air yang sebelumnya masih mampu mengalir hingga lahan pertanian di bagian hilir kini banyak berkurang akibat kebocoran di sejumlah titik.
Survei kondisi DI Citepus dilakukan UPTD Pekerjaan Umum wilayah IV Kabupaten Sukabumi bersama warga dan petani, Selasa (29/9/2026). Peninjauan lapangan itu disambut positif Karang Taruna Kecamatan Palabuhanratu yang turut mendampingi proses survei.
Namun, Karang Taruna meminta survei tersebut tidak berhenti sebagai pendataan kerusakan. Hasil peninjauan diharapkan segera menjadi dasar untuk merealisasikan rehabilitasi DI Citepus Sukabumi.
Petani Empat Bulan Kesulitan Air
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mukti Tani, Dadang, mengatakan kebocoran saluran membuat petani kesulitan mempertahankan produktivitas sawah.
Menurutnya, hampir 50 hektare lahan yang berada di bawah layanan irigasi tersebut selama ini merupakan lahan produktif. Namun, kondisi pasokan air yang semakin berkurang membuat petani kesulitan mengolah sawah, terutama saat musim kemarau.
“Tahun sekarang petani benar-benar mengeluh. Dari hulu sampai hilir banyak yang tidak beres, terutama karena banyak kebocoran. Biasanya musim kemarau empat bulan pun masih bisa produksi, tetapi sekarang petani benar-benar kesulitan,” ujar Dadang.
Ia menjelaskan, saluran yang membawa air dari Sungai Citepus menuju kawasan pertanian memiliki lintasan cukup panjang. Kebocoran di sejumlah titik akhirnya berdampak terhadap debit air yang sampai ke lahan pertanian di bagian hilir.
Dari sekitar 53 petani yang tergabung dalam Poktan Mukti Tani, sebagian kini tidak lagi dapat mengandalkan sawah sebagai sumber penghasilan utama.
Sebagian warga bahkan mencoba mencari alternatif penghasilan dengan melaut.
“Kalau sawah tidak bisa ditanami, paling kami ke laut. Namanya juga usaha, tetapi kadang ada hasil, kadang nihil,” katanya.
Petani Sudah Swadaya, tetapi Belum Cukup
Sebelum survei dilakukan, petani sebenarnya telah berupaya menangani kebocoran secara mandiri.
Warga menggunakan terpal, plastik dan material seadanya untuk menutup sejumlah bagian saluran yang bocor. Mereka juga sempat mengumpulkan iuran secara sukarela hingga sekitar Rp6 juta untuk melakukan perbaikan.
Namun, penanganan swadaya tersebut belum mampu menyelesaikan kerusakan secara menyeluruh.
Kondisi saluran yang mengalami kebocoran di banyak titik membutuhkan penanganan yang lebih permanen dan terencana.
“Kami berharap ada perbaikan dari instansi terkait. Kalau ada perbaikan, petani siap turun dan bergotong royong karena memang sangat membutuhkan air,” ujar Dadang.
Ia berharap rehabilitasi segera dilakukan agar saluran kembali mampu mengalirkan air secara optimal.
“Harapannya secepatnya diperbaiki. Jangan terlalu lama karena petani kasihan. Kami membutuhkan saluran ini supaya bisa kembali berproduksi,” ucapnya.
Survei Temukan 30 Persen Saluran Rusak
Juru DI Citepus UPTD Pekerjaan Umum wilayah IV Kabupaten Sukabumi, Saepul Rohman, membenarkan kebocoran menjadi salah satu penyebab pasokan air tidak optimal mencapai persawahan.
Ia menjelaskan jaringan DI Citepus yang menjadi kewenangan UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi memiliki panjang sekitar 3,7 kilometer. Sementara sekitar satu kilometer lainnya berada di wilayah pertanian.
“Kebocorannya banyak sehingga air tidak sampai ke lokasi yang membutuhkan, terutama persawahan,” kata Saepul.
Berdasarkan hasil survei, sekitar 30 persen bagian saluran mengalami kerusakan, sementara sekitar 70 persen lainnya masih berada dalam kondisi layak.
Kerusakan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan usulan penanganan. Perbaikan dapat diarahkan pada titik saluran yang mengalami kebocoran, retak maupun kerusakan lainnya.
“Pertama kami survei kerusakannya. Setelah itu diusulkan untuk rehabilitasi, terutama bagian yang bocor, retak, dan rusak,” ujarnya.
Meski demikian, Saepul belum dapat memastikan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Usulan penanganan telah disampaikan dan masih menunggu proses lebih lanjut.
Karang Taruna Dorong Rehabilitasi Segera
Kondisi tersebut mendapat perhatian Karang Taruna Kecamatan Palabuhanratu. Ketua Harian Karang Taruna Kecamatan Palabuhanratu, Herlan Hendiansyah atau Aden, turut mendampingi survei bersama warga dan petani.
Menurut Aden, survei lapangan merupakan langkah penting karena pemerintah dapat melihat langsung kondisi jaringan irigasi sekaligus mendengar persoalan yang dialami petani.
“Kami menyambut baik survei yang dilakukan bersama warga petani. Ini menunjukkan bahwa keluhan masyarakat mendapat respons dan kondisi di lapangan bisa dilihat secara langsung,” ujar Aden.
Namun, ia menegaskan bahwa survei seharusnya menjadi pintu masuk menuju tindakan nyata.
Menurutnya, kerusakan DI Citepus berhubungan langsung dengan keberlangsungan aktivitas pertanian warga. Karena itu, pendataan kerusakan perlu segera diikuti dengan program rehabilitasi.
“Karena itu, survei tidak cukup berhenti pada pendataan kerusakan, tetapi perlu dilanjutkan dengan langkah nyata berupa perbaikan saluran,” tegasnya.
Aden mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar hasil survei segera dijadikan dasar untuk merealisasikan rehabilitasi DI Citepus.
“Kami mendorong agar hasil survei ini segera ditindaklanjuti. Kalau memang ditemukan titik-titik yang rusak dan mengalami kebocoran, kami berharap rehabilitasi bisa segera direalisasikan,” katanya.
Karang Taruna Siap Kawal Aspirasi Petani
Karang Taruna juga menilai keterlibatan petani dalam survei merupakan hal penting. Warga yang sehari-hari beraktivitas di sekitar jaringan irigasi dinilai mengetahui secara langsung titik-titik saluran yang bermasalah.
Aden mengatakan dukungan masyarakat juga diperlukan ketika rehabilitasi mulai dilaksanakan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, petani dan masyarakat perlu dipertahankan agar perbaikan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami siap mendukung upaya perbaikan karena irigasi ini menyangkut kepentingan masyarakat. Harapannya, bukan hanya disurvei, tetapi benar-benar dibangun dan diperbaiki sampai manfaatnya dirasakan petani,” tuturnya.
Dorongan tersebut sekaligus memperkuat posisi Karang Taruna sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawal persoalan pembangunan di tingkat wilayah.
Rehabilitasi DI Citepus Mendesak bagi Petani
Bagi petani Citepus, kepastian pasokan air merupakan faktor penting untuk mempertahankan produktivitas lahan pertanian.
Kerusakan saluran yang berlangsung berbulan-bulan membuat persoalan irigasi tidak lagi sebatas persoalan teknis infrastruktur. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh petani yang kehilangan kepastian untuk mengolah sawah.
Di sisi lain, hasil survei yang menunjukkan sekitar 30 persen saluran mengalami kerusakan telah memberikan gambaran awal mengenai kondisi DI Citepus.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut dari hasil survei tersebut.
Petani berharap rehabilitasi DI Citepus Sukabumi dapat segera direalisasikan, sementara Karang Taruna mendorong agar proses tersebut tidak berhenti pada tahap identifikasi kerusakan.
Jika jaringan irigasi kembali berfungsi optimal, sekitar 50 hektare lahan pertanian yang selama ini bergantung pada DI Citepus diharapkan dapat kembali produktif dan menjadi sumber penghidupan masyarakat Palabuhanratu. (Rud)