Katanews.com, SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyiapkan penerapan sistem tollgate wisata sebagai bagian dari strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang selama ini dinilai belum optimal.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan didahului dengan pembenahan menyeluruh pada tata kelola destinasi.
“Penerapan tollgate ini hanya sebagai pemicu. Sebelum itu, kawasan wisata harus ditata, sistem pengelolaan diperbaiki, dan kualitas layanan ditingkatkan,” kata Ali, Senin (6/4/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi Polda Jawa Barat, tingkat keamanan dan kenyamanan destinasi wisata di Sukabumi saat ini baru mencapai 50,3 persen. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing.
Pemerintah daerah, kata dia, akan memprioritaskan peningkatan pengawasan, mitigasi risiko, serta penataan kawasan untuk mengatasi berbagai persoalan klasik, seperti perbedaan harga, pelayanan yang tidak seragam, hingga rendahnya standar hospitality.
“Ke depan tidak boleh ada lagi perbedaan harga maupun pelayanan. Semua harus terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan kawasan,” ujarnya.
Kabupaten Sukabumi selama ini dikenal memiliki potensi wisata alam dan budaya yang terangkum dalam konsep Gurilapss, meliputi gunung, rimba, laut, pantai, sungai, serta seni budaya. Namun, potensi tersebut belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap PAD.
Data Dinas Pariwisata mencatat, selama libur Idulfitri 1447 Hijriah, jumlah kunjungan wisatawan mencapai sekitar 352 ribu orang. Namun, PAD yang dihasilkan hanya sekitar Rp128 juta.
Anggota DPR RI, Iman Adinugraha, menilai penerapan sistem tollgate dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pada destinasi yang dikelola pemerintah.
“Dengan sistem yang transparan dan pengelolaan yang baik, potensi PAD bisa meningkat signifikan dan kembali untuk pembangunan daerah,” kata Iman.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan pada destinasi milik swasta yang tetap beroperasi sesuai mekanisme masing-masing.
Selain itu, Iman mendorong pembangunan jalur alternatif menuju kawasan wisata untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi saat musim liburan.
“Jalur alternatif penting, tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga mendukung pengelolaan wisata yang lebih tertib,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan sampah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pariwisata tengah mengkaji penerapan teknologi pengolahan sampah berbasis zero waste yang memungkinkan pengolahan limbah dilakukan langsung di kawasan wisata.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir serta menekan biaya operasional, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pelaku wisata dengan dukungan Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI.
Ali menegaskan, promosi pariwisata tidak akan efektif tanpa kesiapan internal yang memadai.
“Pembenahan harus dimulai dari dalam. Promosi besar tidak akan berdampak jika kualitas layanan belum siap,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menilai pengembangan sektor pariwisata ke depan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. (Zen)