Katanews.com, SUKABUMI — Pembahasan APBD Kabupaten Sukabumi 2027 mendapat sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi. Salah satu perhatian utama ialah terbatasnya ruang fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Junajah Jajah Nurdiansyah, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menilai struktur APBD Sukabumi 2027 perlu dicermati agar kemampuan keuangan daerah tidak terlalu terbebani oleh belanja rutin. Setiap rupiah anggaran diminta memiliki sasaran, indikator kinerja, serta manfaat yang dapat diukur.
“APBD jangan hanya dilihat sebagai dokumen angka pendapatan dan belanja. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki arah yang jelas, target yang terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Junajah dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Pendapatan Rp4,17 Triliun, Belanja Rp4,24 Triliun
Dalam Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp4,17 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp4,24 triliun.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp68,58 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai strategi pembiayaan, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut Junajah, pembiayaan harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Sorotan tersebut menempatkan persoalan pengelolaan ruang fiskal sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan APBD Sukabumi 2027.
Ketergantungan Transfer Jadi Perhatian
Selain struktur defisit, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu menjadi agenda jangka menengah dan panjang agar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada, sekaligus memastikan tidak terjadi kehilangan potensi penerimaan. Kemandirian keuangan daerah harus dibangun secara bertahap melalui kebijakan yang realistis dan terukur,” kata Junajah.
Fraksi meminta optimalisasi PAD dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan iklim usaha. Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal.
Belanja Operasional Diminta Tak Menggerus Ruang Pembangunan
Komposisi belanja daerah juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan.
Kenaikan belanja operasional, menurut Junajah, perlu disertai indikator kinerja yang jelas. Pasalnya, semakin besar porsi belanja rutin tanpa ukuran hasil yang memadai dapat mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar setiap program dalam APBD Sukabumi 2027 memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka statistik. Yang paling penting adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Junajah.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Di sektor pelayanan dasar, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mempertahankan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan.
Untuk pendidikan, fraksi mendorong pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sementara di bidang kesehatan, akses pelayanan diminta semakin merata, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, alokasi anggarannya harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar memenuhi target angka,” ujarnya.
Catatan tersebut menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak seharusnya menggeser kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dari prioritas anggaran.
Infrastruktur Sukabumi Diminta Berbasis Pencegahan
Persoalan infrastruktur dan mitigasi bencana juga masuk dalam catatan Fraksi PDI Perjuangan.
Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang memiliki potensi bencana dinilai membutuhkan kebijakan pencegahan yang lebih terencana.
Junajah meminta pemerintah daerah memperkuat pemetaan kawasan rawan bencana serta membangun basis data mitigasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas anggaran.
Belanja penanganan keadaan darurat juga dinilai perlu disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi daerah.
Pada sektor pembangunan fisik, pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas keselamatan lalu lintas diminta dilakukan secara berkala. Pemeliharaan diharapkan tidak menunggu kerusakan semakin parah yang pada akhirnya membutuhkan biaya lebih besar.
UMKM dan Produk Lokal Didorong Masuk Strategi APBD
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong APBD Sukabumi 2027 memiliki dampak lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.
Sektor UMKM dan produk lokal menjadi salah satu perhatian. Pemerintah daerah diminta memperkuat akses permodalan, pasar, pelatihan kewirausahaan dan kemudahan perizinan.
Belanja pemerintah daerah juga dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal melalui penggunaan produk dan jasa pelaku usaha daerah, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperbaiki iklim investasi serta mengevaluasi badan usaha daerah yang kontribusinya belum optimal.
Transparansi APBD Sukabumi 2027 Jadi Sorotan
Di tengah pembahasan Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan.
Setiap program diminta memiliki ukuran kinerja yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi.
Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan.
Junajah menegaskan fraksinya akan mengawal pelaksanaan APBD setelah ditetapkan. Pengawasan diarahkan pada pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.
“Yang kami dorong adalah APBD yang realistis dalam perencanaan, tepat dalam pengalokasian, efektif dalam pelaksanaan, dan terukur hasilnya,” tandasnya. (Adv, Han)