Katanews.com, SUKABUMI – Ancaman banjir, longsor, gempa bumi, hingga pergerakan tanah menjadi tantangan serius bagi pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Sukabumi. Sepanjang 2024 hingga 2025, sebanyak 56 daerah irigasi (DI) tercatat terdampak bencana, sehingga pemulihan infrastruktur menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi terus melakukan penanganan secara bertahap terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Dari 56 daerah irigasi terdampak, sebanyak 25 DI telah berhasil ditangani melalui berbagai program perbaikan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Yadi Supriyadi, mengatakan pengelolaan irigasi menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan ketersediaan air bagi sektor pertanian.
“Kurang lebih ada 56 daerah irigasi yang terdampak bencana. Alhamdulillah, sekitar 25 daerah irigasi sudah berhasil kami tangani melalui berbagai program perbaikan,” ujar Yadi, Sabtu (8/8/2026).
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan atas 156 daerah irigasi dengan cakupan lahan potensial dan fungsional sekitar 19.672 hektare.
Menurut Yadi, luasan tersebut menjadi aset penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Karena itu, kondisi jaringan irigasi harus terus dipantau dan dipelihara agar distribusi air ke lahan pertanian tetap berjalan optimal.
“Hasil evaluasi bersama UPTD dan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa lahan potensial dan lahan fungsional yang dilayani jaringan irigasi mencapai kurang lebih 19 ribu hektare. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk terus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.
Tantangan pengelolaan irigasi pertanian Sukabumi tidak hanya berkaitan dengan kerusakan teknis. Kondisi geografis wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi turut meningkatkan risiko kerusakan jaringan.
“Banyak, ada kebocoran, juga ada karena di kita itu kan rawan gempa dan longsor serta banjir. Nah, itu yang menjadikan satu permasalahan yang mungkin alam ini tidak bisa kita hindari,” ungkap Yadi.
Kerusakan jaringan irigasi akibat bencana dapat berdampak langsung terhadap pasokan air ke lahan pertanian. Jika tidak segera ditangani, gangguan tersebut berpotensi menghambat musim tanam, menurunkan produktivitas petani, hingga mengganggu upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan.
Karena itu, Dinas PU tidak hanya mengandalkan perbaikan fisik setelah terjadi kerusakan. Pemantauan kondisi jaringan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.
Saat ini, sekitar 64 persen jaringan irigasi di Kabupaten Sukabumi berada dalam kondisi baik. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas jaringan agar distribusi air dapat berlangsung lebih efektif dan mampu menopang kegiatan pertanian secara berkelanjutan.
Selain menjaga jaringan yang sudah berfungsi, pemerintah juga melihat peluang pengembangan lahan potensial seluas lebih dari 7.000 hektare. Pengembangan tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi memperluas dukungan infrastruktur air terhadap sektor pertanian.
“Kami berharap pengelolaan irigasi dapat terus ditingkatkan sehingga distribusi air ke lahan pertanian semakin optimal. Ini penting untuk mendukung produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan daerah,” tegas Yadi.
Dengan kondisi geografis yang rentan terhadap bencana, penguatan jaringan irigasi Sukabumi menjadi lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur. Keandalan saluran air menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan lahan pertanian tetap produktif dan agenda ketahanan pangan daerah dapat berjalan di tengah berbagai ancaman bencana alam. (Adv, Rud)