Katanews.com, SUKABUMI — Ketahanan daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor pertahanan dan keamanan. Luas wilayah, kondisi geografis serta beragam potensi risiko menuntut perubahan pola pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis mitigasi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menilai ketahanan daerah Kabupaten Sukabumi harus dibangun melalui sinergi pemerintah, DPRD, aparat, dunia usaha dan masyarakat.
Menurutnya, ancaman terhadap daerah saat ini tidak selalu berbentuk konflik bersenjata. Bencana, kerusakan lingkungan, gangguan infrastruktur, persoalan sumber daya air hingga disrupsi teknologi juga dapat mengganggu keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Hamzah setelah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti perkembangan ancaman hibrida, teknologi, dinamika geopolitik dan potensi bencana dalam peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
“Pesan Panglima TNI ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Ancaman hari ini tidak selalu berupa konflik bersenjata. Ada bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, hingga ancaman di ruang informasi,” ujar Hamzah, Rabu (7/10/2026).
DPRD: Ketahanan Jangan Hanya Dibahas Saat Krisis
Hamzah menilai salah satu persoalan yang harus diubah adalah cara pemerintah memandang ketahanan daerah. Menurutnya, ketahanan seharusnya tidak baru menjadi perhatian ketika bencana atau gangguan sudah terjadi.
Perencanaan pembangunan harus sejak awal mempertimbangkan risiko dan kemampuan daerah menghadapi keadaan darurat.
“Ketahanan itu harus dibangun dari bawah. Daerah harus punya infrastruktur yang kuat, tata ruang yang tertib, sumber daya air yang terkelola, lingkungan yang terjaga, serta sistem komunikasi yang mampu mendukung masyarakat ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai agenda pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat.
Jalan, jembatan, drainase, irigasi, jaringan komunikasi dan fasilitas publik, kata Hamzah, harus dirancang dengan mempertimbangkan potensi risiko yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Luas Wilayah Sukabumi Jadi Tantangan
Dengan wilayah yang luas dan karakter geografis yang beragam, kebutuhan membangun sistem ketahanan daerah menjadi semakin penting.
Hamzah menyebut sejumlah sektor yang berada dalam ruang lingkup Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi memiliki hubungan langsung dengan ketahanan wilayah. Sektor tersebut meliputi perhubungan, komunikasi dan persandian, tata ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan, lingkungan hidup, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemadam kebakaran hingga kehutanan.
Ia menilai sektor-sektor tersebut tidak boleh berjalan dengan kebijakan masing-masing.
“Jalan berkaitan dengan mobilitas, tata ruang berkaitan dengan keselamatan, sumber daya air berkaitan dengan ketahanan pangan dan bencana, lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan, sedangkan komunikasi dan teknologi berkaitan dengan kemampuan pemerintah merespons perubahan,” jelasnya.
Artinya, pembangunan ketahanan Kabupaten Sukabumi membutuhkan orkestrasi kebijakan yang menghubungkan berbagai sektor, bukan sekadar koordinasi seremonial antarlembaga.
Mitigasi Bencana Harus Masuk Perencanaan
Salah satu sorotan utama Hamzah adalah mitigasi bencana. Ia meminta aspek kebencanaan tidak ditempatkan sebagai program tambahan setelah pembangunan selesai.
Menurutnya, jalur evakuasi, sistem komunikasi darurat, peralatan penanganan bencana dan kesiapan personel harus dipersiapkan sebelum terjadi keadaan darurat.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia, dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap,” ujarnya.
Hamzah juga meminta setiap pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi dan infrastruktur sumber daya air memperhitungkan risiko bencana serta keberlanjutan manfaatnya.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi harus dipikirkan apakah infrastrukturnya mampu menghadapi risiko bencana dan benar-benar memperkuat kehidupan masyarakat,” katanya.
TNI, Polri dan Pemerintah Tak Bisa Bekerja Sendiri
Hamzah menilai ketahanan daerah hanya dapat diwujudkan jika terdapat pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran dan masyarakat.
Ia mengingatkan tidak ada satu institusi yang dapat menghadapi seluruh risiko daerah secara sendirian.
“Kalau berbicara tentang ketahanan daerah, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Menurut dia, semangat profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif atau PRIMA yang ditekankan dalam tubuh TNI dapat diterjemahkan menjadi prinsip kerja sama antarlembaga di daerah.
Teknologi dan Informasi Jadi Bagian Ketahanan
Ancaman terhadap ketahanan daerah juga berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, Hamzah menilai pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu memperkuat kemampuan komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Informasi yang cepat dan akurat menjadi penting terutama ketika terjadi bencana atau situasi darurat. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memiliki kemampuan memilah informasi untuk mencegah penyebaran informasi keliru.
Dengan demikian, ketahanan daerah tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fisik dan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sistem informasi.
Ketahanan Sukabumi Harus Terukur
Hamzah mendorong agar sinergi lintas sektor tidak berhenti pada pernyataan komitmen. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan yang jelas, pembagian kewenangan, indikator kesiapsiagaan serta evaluasi berkala.
Hal itu penting agar konsep ketahanan daerah dapat diukur melalui kesiapan infrastruktur, sistem komunikasi, jalur evakuasi, sumber daya manusia, peralatan kebencanaan dan koordinasi antarlembaga.
“Makna TNI bersama rakyat harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ketika ada bencana, kita bersama. Ketika membangun infrastruktur, kita bersinergi. Ketika menjaga lingkungan dan sumber daya alam, kita bergerak bersama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah masyarakat dan masa depan daerah,” tandasnya.
Dorongan DPRD tersebut menegaskan bahwa ketahanan daerah Kabupaten Sukabumi harus menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan. Tantangannya bukan hanya menghadapi ancaman setelah muncul, tetapi memastikan kebijakan pembangunan sejak awal mampu mengurangi risiko dan memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi krisis. (Adv, Las)