Pemerintah Tegaskan Anggaran Pendidikan Tidak Dipangkas, Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat Diperluas

Share

Katanews.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa anggaran pendidikan nasional tidak mengalami pengurangan. Pemerintah, kata dia, justru memperkuat sektor tersebut melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3). Ia menekankan bahwa kedua program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.

“Program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi juga memiliki efek ganda terhadap perekonomian,” ujar Qodari, Kamis (26/3/2026).

Menurut dia, keberlanjutan program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga sekaligus memperkuat anggaran pendidikan.

“Tidak ada pengurangan anggaran pendidikan. Justru ini menunjukkan anggaran akan terus diperkuat,” katanya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Angka tersebut meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah.

Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung dibangun, sedangkan 105 sekolah lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Sekolah Rakyat yang difokuskan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah.

Pada tahap kedua pembangunan, program ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi serta didukung 5.200 tenaga pendidik.

“Program ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Qodari.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa dari keluarga kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap kedua mencakup 104 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, terdiri atas 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatra, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, tiga lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, empat lokasi di Maluku, serta tiga lokasi di Papua. (Rud)

Terbaru