Katanews.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan strategis untuk menekan biaya operasional sektor perikanan dengan menetapkan harga BBM nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berkapasitas 30 hingga 200 gross ton (GT). Kebijakan tersebut berlaku selama enam bulan dan dibiayai melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).
Dikutip dari ANTARA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga keberlangsungan usaha nelayan di tengah kenaikan harga energi global.
“Pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan. Tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, selama ini nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah menikmati harga BBM khusus sebesar Rp6.800 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal berkapasitas lebih besar terdampak lonjakan harga BBM non-subsidi yang sempat mencapai Rp21.300 per liter akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Pemerintah kemudian menetapkan harga Rp15.000 per liter setelah memperhitungkan rata-rata biaya produksi solar domestik yang mencapai sekitar Rp18.600 per liter.
Selisih biaya sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana BPDP sehingga kebijakan tersebut tidak membebani APBN.
“Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dukungan tersebut, yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP,” kata Airlangga.
Ia menegaskan BPDP memiliki kemampuan pendanaan yang cukup untuk menjalankan program tersebut.
Pemerintah menetapkan kuota penyaluran 400.000 ton BBM dengan masa pelaksanaan selama enam bulan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga produktivitas nelayan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional di tengah tekanan biaya operasional.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta pejabat terkait lainnya.
Dengan skema pendanaan di luar APBN, pemerintah berharap kebijakan harga BBM nelayan dapat menjadi stimulus bagi pelaku usaha perikanan nasional tanpa mengganggu ruang fiskal negara. (Ded)