Katanews.com, SUKABUMI — Pembahasan RAPBD Kabupaten Sukabumi 2027 memasuki tahap lebih detail. Setelah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memberikan jawaban atas pandangan tujuh fraksi DPRD, pembahasan selanjutnya akan diarahkan untuk menguji program dan alokasi anggaran bersama komisi serta perangkat daerah.
Tahap tersebut menjadi penting karena RAPBD 2027 disusun di tengah keterbatasan fiskal. DPRD Kabupaten Sukabumi meminta anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya nominal, tetapi juga dari manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan seluruh pandangan tujuh fraksi telah mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah. Selanjutnya, substansi jawaban tersebut akan dibahas lebih mendalam dalam rapat kerja komisi bersama perangkat daerah terkait.
“Kita sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi. Ini akan ditindaklanjuti secara utuh dalam pembahasan berikutnya bersama mitra kerja dan komisi-komisi. Secara detail nanti akan dibahas bersama-sama,” ujar Budi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
DPRD Sukabumi Uji Program di Balik Anggaran
Budi menegaskan, pembahasan RAPBD Kabupaten Sukabumi 2027 di tingkat komisi bukan sekadar tahapan administratif. Setiap program perlu diuji agar alokasi anggaran memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program prioritas.
“Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus tetap menjadikan pelayanan dasar, SPM (Standar Pelayanan Minimal), serta program prioritas pembangunan tetap menjadi perhatian,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan pelayanan dasar sebagai salah satu titik penting dalam pembahasan RAPBD 2027. Artinya, ruang fiskal yang terbatas perlu diarahkan kepada kebutuhan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Budi juga meminta program yang masuk dalam RAPBD 2027 tetap mengacu pada target RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029.
“Semua anggaran itu dialokasikan terhadap program-program yang prioritas. Tentunya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian tema RPJMD juga jangan dilupakan,” kata Budi.
RAPBD Sukabumi 2027 Capai Rp4,2 Triliun
Berdasarkan rancangan yang telah disusun, pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi pada RAPBD 2027 berada di kisaran Rp4,171 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sekitar Rp4,240 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sekitar Rp68,584 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Besarnya struktur anggaran tersebut membuat tahap pembahasan di tingkat komisi menjadi penting untuk melihat lebih jauh program yang akan dibiayai.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri menetapkan tema pembangunan 2027, yakni “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Tema tersebut akan menjadi salah satu arah pembangunan yang perlu diterjemahkan ke dalam program konkret perangkat daerah.
Pemkab Minta Pembahasan Lebih Detail
Wakil Bupati Sukabumi Andreas mengatakan pemerintah daerah telah memberikan jawaban terhadap seluruh pandangan tujuh fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Tahap berikutnya, kata Andreas, pembahasan akan dilakukan bersama komisi-komisi DPRD dan perangkat daerah sesuai bidang masing-masing.
“Semua pandangan fraksi sudah dijawab dan selanjutnya akan dibahas dengan komisi-komisi terkait. Mudah-mudahan cepat bersinergi dan pembahasannya detail sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi secara merata,” kata Andreas.
Andreas juga meminta kepala perangkat daerah hadir dalam pembahasan. Kehadiran pimpinan organisasi perangkat daerah diperlukan agar substansi program dapat dijelaskan secara langsung ketika DPRD melakukan pendalaman.
“Termasuk kepala dinas harus hadir dalam setiap pembahasan. Nanti melalui Pak Sekda mungkin bisa diatensi langsung,” ujarnya.
Uji RAPBD Tak Cukup pada Nominal
Tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Sukabumi 2027 akan menjadi ruang bagi DPRD untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal dan program yang diajukan pemerintah daerah.
Dengan pendapatan sekitar Rp4,171 triliun dan belanja sekitar Rp4,240 triliun, pemerintah daerah menghadapi ruang fiskal yang perlu dikelola secara cermat.
Karena itu, pembahasan di tingkat komisi tidak hanya berkaitan dengan persetujuan angka, tetapi juga substansi program yang berada di balik angka tersebut.
Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi sektor yang secara khusus disebut DPRD sebagai prioritas. Pada saat yang sama, arah pembangunan agroindustri dan pariwisata perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memiliki sasaran serta manfaat yang jelas.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan RAPBD Kabupaten Sukabumi 2027 tidak berhenti pada tersusunnya dokumen anggaran. Perhatian berikutnya adalah bagaimana anggaran tersebut direalisasikan menjadi pelayanan publik dan program pembangunan yang benar-benar menjangkau masyarakat. (Adv, Zen)