Katanews.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) meningkatkan transparansi kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, PLN juga diminta segera melakukan langkah mitigasi guna mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Puan, pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa telah menimbulkan gangguan terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Durasi pemadaman yang cukup panjang dinilai menimbulkan keresahan karena memengaruhi kegiatan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga komunikasi.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Puan di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya PLN menjelaskan kondisi sistem kelistrikan nasional kepada pemerintah. Pada hari yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bersama jajaran menghadiri pertemuan di Istana untuk memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan pemadaman listrik yang terjadi.
Puan mengapresiasi langkah PLN dalam menangani gangguan kelistrikan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa upaya pemulihan pasokan listrik harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui akar persoalan yang menyebabkan pemadaman listrik berskala luas. Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan sektor energi.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan meminta PLN memprioritaskan mitigasi terhadap kelompok masyarakat dan sektor-sektor yang paling terdampak. Pasalnya, ketika listrik padam, berbagai aktivitas penting ikut terhenti, mulai dari kegiatan usaha, proses belajar mengajar, layanan kesehatan, hingga operasional sektor produktif lainnya.
Ia menilai persoalan pemadaman listrik bergilir tidak hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan energi nasional. Gangguan listrik yang berlangsung lama dinilai dapat memengaruhi produktivitas ekonomi, iklim investasi, serta kualitas pelayanan publik.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” kata Puan.
Puan menekankan bahwa penguatan infrastruktur kelistrikan dan sistem pasokan energi harus menjadi prioritas agar keandalan listrik nasional tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh kepastian layanan listrik yang stabil sebagai penopang aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini dinilai menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem energi nasional, termasuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar pembangkit serta meningkatkan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. (Zen)