Katanews.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memberhentikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam kasus Blueray Cargo yang menyeret terdakwa John Field.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul berkembangnya proses persidangan yang menyinggung nama pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan di sektor pelayanan publik strategis.
“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti, harusnya iya (dicopot),” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Sikap tegas Menkeu tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta reformasi total di tubuh Bea Cukai. Presiden menekankan pejabat yang lamban atau terindikasi melakukan pelanggaran harus segera diganti.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5), Prabowo secara terbuka meminta jajaran pemerintah mempercepat reformasi birokrasi dan membersihkan institusi negara dari praktik korupsi.
“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan pejabat negara.
Presiden juga menyoroti masih maraknya pungutan liar yang dikeluhkan kalangan pengusaha. Menurutnya, praktik pungli menjadi hambatan serius bagi iklim investasi dan pertumbuhan industri nasional.
Prabowo menilai pemerintah harus bergerak cepat dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik, termasuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor-impor.
“Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” katanya.
Sorotan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di sektor kepabeanan. Pemerintah kini didorong untuk memperkuat reformasi kelembagaan demi memulihkan kepercayaan dunia usaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.
Selain itu, langkah tegas terhadap pejabat yang terlibat kasus korupsi dinilai menjadi bagian penting dari agenda pemberantasan pungli dan reformasi birokrasi yang tengah digaungkan pemerintahan Prabowo. (Las)