Katanews.com, JAYAPURA – Pemerintah mempercepat upaya pengentasan rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah nasional dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun pada 2026. Program tersebut menargetkan rehabilitasi sekitar 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia, meningkat tajam dibandingkan realisasi sekitar 45 ribu unit pada 2025.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan peningkatan target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat.
Menurut Tito, program bedah rumah merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan pendanaan dari APBN maupun sumber non-APBN.
“Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026,” ujar Tito saat kunjungan kerja di Jayapura, Senin (22/6/2026).
Pemerintah menetapkan daerah penerima bantuan berdasarkan tingkat rumah tidak layak huni serta jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data pemerintah, wilayah Papua masih memiliki angka kebutuhan rumah layak huni yang cukup tinggi sehingga masuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional.
Dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 22.379 unit rumah di seluruh Tanah Papua. Angka tersebut menjadi salah satu peningkatan terbesar dalam program perumahan nasional tahun ini.
Tito menegaskan perhatian pemerintah terhadap Papua tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memperkuat pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.
Pelaksanaan rehabilitasi rumah dijadwalkan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengungkapkan Kota Jayapura memperoleh alokasi sebanyak 499 unit rumah dalam program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurutnya, Kampung Mosso di Distrik Muara Tami dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan negara. Di kampung tersebut terdapat 36 unit rumah yang akan direhabilitasi pada tahap awal program.
Abisai menjelaskan proses pengadaan material pembangunan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme tender sehingga dapat menghasilkan efisiensi anggaran dan menjamin kualitas pelaksanaan program.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program bedah rumah 2026 menjadi salah satu langkah terbesar pemerintah dalam sektor perumahan selama beberapa tahun terakhir. Dengan target mencapai 400 ribu unit rumah, pemerintah berharap angka rumah tidak layak huni dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah, terutama wilayah yang masih menghadapi backlog perumahan tinggi seperti Papua. (Rud)