Katanews.com, JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada instruksi langsung dari TNI Angkatan Darat terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Maruli usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Menurut dia, pembubaran kegiatan nobar dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah daerah (pemda) setempat dengan pertimbangan keamanan wilayah.
“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu tanggung jawab koordinator wilayah bersama pejabat pemerintahan setempat yang menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli, Selasa (19/5/2026).
KSAD menjelaskan, langkah pembubaran nobar film Pesta Babi merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan aparat terkait demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
Ia juga menyinggung substansi film dokumenter tersebut yang dinilai masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari pemutaran film tersebut, terutama di lingkungan pendidikan dan masyarakat umum.
“Pemda punya koordinasi untuk mengamankan wilayah dan masyarakatnya karena tingkat kebenaran dari film ini juga belum tentu benar,” ujarnya.
Selain itu, Maruli turut mempertanyakan sumber pendanaan produksi film dokumenter tersebut. Ia menilai proses produksi hingga perjalanan pembuat film membutuhkan biaya besar.
“Orang sampai membuat video seperti itu, datang ke sana, terbang sini terbang sana, tentu membutuhkan biaya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan bahwa pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.
Menurut Yusril, tidak semua kampus atau daerah melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Hal itu menunjukkan tidak adanya instruksi terpusat dari pemerintah.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diketahui memuat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Film tersebut menyoroti isu lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat Papua, hingga dampak pembangunan terhadap masyarakat adat.
Meski demikian, Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, walaupun terdapat sejumlah narasi yang dianggap provokatif oleh sebagian pihak. (Las)